Samakan Persepsi Soal Hak Imunitas, BK Deprov Akan Mou Dengan Polda Gorontalo 

GOSULUT.ID - Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo terus melakukan konsultasi dengan berbagai terkait hak imunitas anggota legislatif. Setelah Minggu lalu mendatangi sejumlah lembaga di pusat seperti Kompolnas RI, DPRD DKI dan MKD DPR RI, Badan yang diketuai Muhammad Nasir Madjid ini melaksanakan pertemuan dengan Kapolda Gorontalo Irjen Pol Helmy Santika, Selasa (20/9/2022).

I Wayan Sudiarta yang memimpin langsung kunjungan itu menyampaikan, agenda itu selain menjalin silaturahmi juga untuk menyamakan persepsi dengan pihak lembaga penegak hukum di Gorontalo salah satunya Polda Gorontalo.

"Dari pertemuan tadi kami banyak menerima masukan yang sangat bermanfaat dari bapak Kapolda Gorontalo, terutama soal hak imunitas seperti kode etik dan sebagainya," ungkapnya.

Dikatakan dengan adanya pertemuan itu juga bisa dapat mewujudkan sinergitas yang baik kedepan antara dua lembaga itu dalam rangka menghadapi pemilu tahun 2024.

Legislator Partai Golkar ini berharap, melalui sinergitas itu direncanakan akan ditindaklanjuti dengan kerjasama atau Mou sehingga kolaborasi baik antara BK DPRD dan Polda Gorontalo akan terus terjalin.

"Ini hanya soal hak imunitas bukan terkait masalah hukum atau kasus lainnya yang dihadapi oleh anggota DPRD," tandasnya.

Ia menambahkan, terkait hak imunitas, direncanakan akan digelar seminar nasional dan salah satu isu yang dibahas adalah hak imunitas.

"Nantinya hal ini juga akan dibahas ditingkat nasional," katanya.

Anggota BK lainnya, Arifin Jakani menambahkan, pertemuan dengan Polda Gorontalo pada intinya bertujuan dalam rangka menyamakan pandangan dan persepsi terhadap hak imunitas anggota DPRD.

"Dari pertemuan ini kita akan tindaklanjuti dengan Mou bersama Polda Gorontalo. Dengan kerjasama ini bisa ada kesamaan persepsi terhadap hak imunitas dan mengantisipasi tahun politik yang telah berada di depan mata," tutupnya.

Sementara itu Kapolda Gorontalo Irjen Pol Helmy Santika menyampaikan memasuki tahun politik dimungkinkan banyak terjadi laporan-laporan yang berkaitan dengan politisi dan anggota DPRD baik dalam melaksanakan tugas maupun kegiatan yang bersifat pribadi.

Menurutnya, soal hak imunitas masih menimbulkan multitafsir apa yang dikatakan hak imunitas, Polda juga tidak ingin masuk ke ranah persoalan politik.

"Namun dengan adanya rencana seminar nasional oleh MKD DPR RI dan BK DPRD, soal hak imunitas akan dikomunikasikan lebih lanjut, misalnya ada pelaporan terkait anggota DPRD baik sebagai subjek maupun objek ini akan diinformasikan supaya sinergitas baik dan proses penyelidikan yang dilakukan jauh dari kesan politisasi," jelas Helmy.