Rekam Jejak Pejabat Perlu Jadi Pertimbangan Melakukan Rotasi dan Mutasi 

Rekam Jejak Pejabat Perlu Jadi Pertimbangan Melakukan Rotasi dan Mutasi 

GOSULUT.ID - Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo akan melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap kinerja dari pejabat-pejabat yang telah dilakukan rotasi dan mutasi oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo baru-baru ini.

"Kami menghargai dan menghormati dan tidak akan mengintervensi apa yang telah dilakukan oleh Penjabat Gubernur, tapi kami tetap akan melakukan fungsi pengawasan dan kontrol ketika mendapati hal-hal yang mungkin tidak berkenan sesuai dengan harapan dan ketentuan," ungkap Ketua Komisi I, AW Thalib, Selasa (25/01/2023).

Menurutnya, dalam melakukan perekrutan pejabat selain berdasarkan undang-undang dan aturan yang digunakan perlu mempertimbangkan rekam jejak seseorang sebelum ditempatkan pada jabatan tertentu.

"Selain melalui mekanisme perekrutan, uji kompetensi, asesmen dan sebagainya, upaya yang perlu dijadikan adalah riwayat atau rekam jejak sehingga agar lebih komprehensif," jelasnya.

Hal senada juga ditekankan oleh anggota Komisi I lainnya Adhan Dambea yang juga menyoroti soal rekam jejak

"Pejabat Gubernur belum lama di Gorontalo baru dari bulan mei, sehingga belum sepenuhnya mengetahui semua karakter dan rekam jejak pejabat dilingkungan provinsi Gorontalo" tuturnya.

Untuk itu ia menegaskan, agar rapat dengar pendapat ini menjadi salah satu pertimbangan kepada Penjagub dalam menempatkan seseorang dalam jabatan penting.

"Jadi ini rapat dengar pendapat berbeda dengan apa yang disampaikan pemprov di media menanggapi sorotan dari 3 LSM. Kalau menurut aturan dan mekanisme kami sangat menghargai karena intinya Penjagub adalah user yang berhak menempatkan seseorang, tapi rapat dengar pendapat ini kami harap jadi bahan pertimbangan Penjagub yang akan kami masukkan ke pimpina dewan," tandasnya.

Sebelumnya Kepada BKD Provinsi Gorontalo, Sukri Suratinoyo menyampaikan, bahwa ketentuan rotasi atau mutasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 202 dan Peraturan Menteri PAN DNA RB Nomor 15 Tahun 2019.

"Penjagub juga melakukan rotasi dan mutasi atas ijin dari Menteri dalam Negeri tidak saja untuk pejabat eselon dua tapi seluruh jabatan administrasi eselon 3 dan 4 termasuk juga pejabat fungsional" imbuhnya.

Selain itu lanjut dia, perubahan struktur organisasi berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 dan Peraturan Gubernur soal penataan organisasi.

"Sehingga terjadi mutasi dalam rangka menindaklanjuti penyederhanaan organisasi. Ada perangkat daerah yang dilebur jadi dua atau dipisah," tandasnya.