"Rakyat Kabgor Harus Tenang", Wabup Hendra Hemeto: Mari Hormati Proses Hukum

GOSULUT.ID – Dalam press release yang masuk ke redaksi GOSULUT.ID, Jum'at (15/09/2023), Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Gorontalo (Kabgor) Hendra S. Hemeto angkat bicara soal tudingan membiayai atau memfasilitasi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Penyelamat Daerah (AMMPD) menggelar aksi unjuk rasa (unras) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta Mendagri mencopot Nelson Pomalingo dari jabatannya sebagai Bupati Gorontalo.

"Atas kejadian ini dengan beragam tuduhan yang dialamatkan kepada diri saya adalah sebuah resiko yang dengan ikhlas harus saya terima. Karena, adanya anggapan dan spekulasi dari banyak pihak bahwa yang akan menerima dampak manfaat dari masalah ini adalah diri saya pribadi. Padahal faktanya kepemimpinan saya dengan pak Nelson Pomalingo tinggal setahun lagi, sehingga spekulasi dan semua tudingan tersebut jauh sama sekali dari kebenarannya," ujar Wabup Hendra Hemeto dalam press releasenya.

Hendra Hemeto mengungkapkan, bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap persoalan antara Bupati Nelson Pomalingo dan Ifana Abdulrahman.

"Tidak ada kepentingan pribadi maupun lainnya dari diri saya atas masalah yang sementara bergulir antara pak Nelson dan Ifana. Ini adala murni masalah pribadi sejak tahun 2018, kemudian sampai dengan sekarang ini," ungkapnya.

Sebab, dengan lambatnya mengambil tindakan atas laporan Ifana, kata Hendra, akan berdampak banyak hal terhadap daerah ini.

"Sehingga apa yang terjadi adalah dampak buruk atas tidak adanya penyelesaian antara kedua belah pihak yang seharusnya sudah diselesaikan jauh-jauh hari, sebelum menimbulkan kegaduhan ditengah-tengah masyarakat dan pemerintahan," kata Wabup Gorontalo.

Lebih lanjut, dirinya menegaskan, bahwa apa yang dituduhkan atas dirinya dalam permasalahan tersebut hanyalah bentuk rekayasa untuk mengaburkan substansi masalah yang sesungguhnya. 

"Bahwa tidak ada sama sekali relevansi kepentingan saya di Kemendagri apalagi di DPP PPP. Jangan sampai situasi ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu," tegasnya.

Terakhir, Hendra yang juga selaku Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Gorontalo berharap, permasalahan tersebut segera selesai.

"Saya hanya bisa berdoa, bahwa permasalahan ini akan secepatnya selesai dan berkepastian hukum, baik itu di Kemendagri maupun di Bareskrim Polri sebagaimana laporan Ifana Abdulrahman," harapnya.

"Saya mengajak kepada semua pihak dan seluruh rakyat Kabgor untuk dapat menghargai proses hukum maupun proses administrasi yang sementara berjalan demi stabilitas pemerintahan dan daerah," tambah Hendra.***