Penyaluran Bantuan Sosial Masih Tumpang Tindih

Penyaluran Bantuan Sosial Masih Tumpang Tindih

GOSULUT.ID - Penyaluran berbagai bantuan sosial kepada masyarakat masih saja tumpang tindih antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota. Meskipun yang didistribusikan merupakan program pemerintah pusat tetap diperlukan koordinasi, sinkronisasi serta kolaborasi di daerah.

Hal ini diungkapkan salah satu anggota DPRD Provinsi Gorontalo Yuriko Kamaru saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango, Rabu (22/6/2022).

"Ini memerlukan konektifitas sehingga tidak ada lagi ruang atau sekat bahwa ini programnya provinsi, dan itu punya Bone Bolango," sambungnya.

Menurutnya, semua program harus lintas koordinasi agar berjalan baik sehingga pembangunan itu garis lurusnya terhadap semua kebijakan di bidang sosial sampai ke tengah-tengah masyarakat yang menjadi sasaran program.

Lanjut dia, pelaksanaan program bantuan sosial sangat penting dilakukan evaluasi terkait keluarga penerima manfaat (KPM). Ini untuk memastikan bantuan yang diterima benar-benar tepat sasaran.

"Evaluasi ini agar menghindari kesalahan atau kekeliruan dan juga untuk melakukan perbaikan agar antara pemerintah provinsi dan Bone Bolango berjalan seirama," imbuh Yuriko.

Sebelumnya Sekretaris Dinas Sosial Bone Bolango Eriana Fajria Ningsih berharap kepada pemerintah provinsi dalam menyalurkan bantuan supaya bisa menginformasikan.

"Agar masyarakat tahu bahwa antara daerah dan provinsi sama-sama bersinergi dalam menyalurkan bantuan," ungkapnya.

Ia juga meminta anggota komisi I tersebut dapat turut mendukung memfasilitasi proposal permohonan bantuan pengelolaan makam pahlawan nasional Nani Wartabone ke pemerintah pusat.

"Sebenarnya kewenangan atas makam itu ada di pemerintah provinsi namun karena alasan terbatasnya anggaran sehingga disepakati agar kami dari Bone Bolango mengajukan permohonan bantuan ke pusat, olehnya kami sangat butuh dukungan juga dari bapak Yuriko Kamaru supaya proposal kami tidak sia-sia," harapnya.