Penutupan Perbatasan Perlu Ada Kelonggaran Bagi Pekerja di Daerah Tetangga 

Penutupan Perbatasan Perlu Ada Kelonggaran Bagi Pekerja di Daerah Tetangga 

GOSULUT.ID - Menindaklanjuti perintah Pemerintah pusat yang melarang mudik lebaran Idul Fitri 1442 H, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengambil kebijakan akan menjaga ketat keluar masuk perbatasan ke daerah ini.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi di Mapolda Gorontalo, Rabu (21/04/2021), larangan mudik secara serentak serta penindakan akan dimulai pada 6 Mei.

"Mulai tanggal 1 Mei. Kita buka posko posko di perbatasan. Pak Kapolda, Pak Danrem dan saya akan ke posko posko sehingga larangan mudik sudah mulai tersosialisasikan. Penindakannya mulai tanggal 6 Mei," ungkapnya.

Kebijakan Pemerintah Provinsi mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Erwin Ismail yang meminta kebijakan tersebut perlu ada keringanan khususnya bagi warga Gorontalo yang bekerja di wilayah perbatasan atau provinsi tetangga, seperti di Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Kecamatan Parigi Moutong.

Permintaan ini lanjut politisi Muda Partai Demokrat tersebut adalah aspirasi yang disuarakan sejumlah ASN yang mengabdi di provinsi tetangga melalui dirinya agar penyekataan atau buka tutup perbatasan pada saat mulai di berlakukan tidak berdampak pada aktivitas kerjanya.

"Semalam saya mendapat pesan atau inbox dari para ASN yang bekerja di daerah tetangga diantaranya ada warga kota dan Limboto yang setiap hari bolak balik, pagi hari mereka berangkat kerja, sore harinya mereka balik ke Gorontalo," ungkapnya, Senin (26/04/2021).

Menurut Erwin, pemberlakuan penutupan perbatasan yang akan dimulai pada 6 Mei nanti harus mempertimbangkan aktifitas kerja para ASN tersebut. Tidak saja lanjut Sekertaris Komisi 3 ini, termasuk juga bagi para pedagang pasar, serta profesi lainnya yang dilakukan warga Gorontalo setiap harinya di daerah perbatasan.

"Saya meminta kepada Gubernur agar perlu ada kelonggaran dan spesifikasi dalam buka tutup perbatasan, tidak boleh dilewati oleh pemudik atau satu keluarga tapi tidak bagi mereka yang saya sampaikan tadi," tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, terkait hal ini sudah diantisipasi sebelumnya oleh Komisi 3 dengan melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah di provinsi tetangga.

"Salah satunya, baru-baru ini kami bertemu dengan pihak pemerintah Bolmut yakni Bupati dan Kepala Dinas Perhubungan setemlat untuk membicarakan dan membahas hal ini," imbuhnya.

Erwin berharap agar secepatnya pemerintah Provinsi Gorontalo dapat membuat kebijakan khususnya bagi para pekerja yang sehari-harinya keluar masuk perbatasan.

"Saya selaku ketua fraksi meminta agar pemrov segera mengeluarkan edaran," tutupnya.