"Penutupan Perbatasan", Gubernur Gorontalo : Pemkab Gorut dan Buol Punya Kesamaan Persepsi

"Penutupan Perbatasan", Gubernur Gorontalo : Pemkab Gorut dan Buol Punya Kesamaan Persepsi

GORUT (GS) – Danramil Sumalata Lettu Yusuf R saat berdialog dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (RH) saat mengunjungi Posko perbatasan darat di Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, Senin (3/5/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Lettu Yusuf R menyampaikan Posko perbatasan darat masih kekurangan fasilitas istirahat bagi petugas jaga. 

“Izin pak gubernur, kalau kami lihat yang kurang fasilitas untuk petugas jaga. Kalau tinggal di tenda biasanya bocor nanti basah,” kata Yusuf memberi saran.

Menurut Gubernur Gorontalo, fasilitas jaga dinilai cukup penting, mengingat ada banyak personil yang diturunkan dengan sistem pembagian jam kerja. Petugas dari Polri yang akan bertugas selama pelarangan mudik ada 4 orang, TNI 4 orang, Satpol, Perhubungan dan Tim Kesehatan masing masing 4 orang.

“Yang kurang di sini mungkin petugas dari kepolisian, TNI dan Satpol-PP masih kurang tempatnya. Makanya kita menyewa rumah masyarakat di sekitar sini. Termasuk untuk makan dan minum karena ini bulan puasa. Usahakan yang punya rumah menyiapkan (makanan) nantinya kita yang bayar,” ujar RH.

Kunjungan ke perbatasan itu juga untuk mengecek bagaimana kesiapan warga dua daerah baik Gorontalo Utara dan Buol menghadapi larangan mudik. Hasil diskusi dengan Wakil Bupati Gorut Thariq Modanggu, Sekda Buol M. Suprizal Yusuf serta Kapolsek dan Danramil bahwa masyarakat sudah tau dan peduli dengan larangan tersebut.

“Alhamdulillah laporan dari petugas lapangan sejauh ini berjalan baik. memang strategi kita jauh jauh hari sudah sosialisasikan agar masyarakat tidak kaget dan tidak protes lagi. Jadi sosialisasi itu untuk empat perbatasan darat itu sudah kita mulai dari tanggal 26 April 2021,” tutur RH.

Ia juga cukup senang baik Pemkab Gorut dan Pemkab Buol sudah punya kesamaan persepsi untuk mengantisipasi arus mudik dua daerah. Salah satunya, warga dua daerah yang bekerja kantoran atau bekerja lahan di kampung sebelah, tetap diizinkan melintas dengan syarat menitipkan KTP di posko pemeriksaan. KTP akan diganti dengan kartu pengenal sebelum ditukar kembali dengan KTP saat yang bersangkutan kembali ke kampungnya.

“Ini juga sudah ada kesepakatan bersama hadir juga sekdanya. Jadi kita enak. Kalau dulu PSBB hanya kita yang bertahan kalau sekarang Buol juga menahan yang masuk. Begitu juga di daerah lain,” tuturnya.***