Penjagub Gorontalo Hadiri Rakor Bersama Pimpinan KPK RI

Penjagub Gorontalo Hadiri Rakor Bersama Pimpinan KPK RI

GOSULUT.ID - Penjabat Gubernur (Penjagub) Hamka Hendra Noer menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dengar pendapat di wilayah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (19/05/2022).

Pimpinan KPK RI Lili Pintauli Siregar mengungkapkan Rakor tersebut fokus pada delapan area intervensi. Yang mana delapan intervensi tersebut ialah kerjasama antaran Kemendagri, KPK dan BPKP.

“Delapan area intervensi ini adalah dalam hal pengelolaan APBD, pengelolaan barang jasa, kemudian dalam hal pengurusan perizinan, APIP, pengelolaan ASN, pengelolaan pajak, aset dan dana desa. Terkait survei penilaian integrasi, kami tentu ingin memetakan dan mengukur efektivitas risiko korupsi yang telah dilakukan. Di mana sejak KPK hadir di tahun 2003 semakin banyaknya kepala daerah legislator itu menjadi tersangka di KPK,” ungkap pimpinan KPK RI Lili Pintauli.

Ia menjelaskan, rata-rata indeks integrasi nasional 2021 mencapai 72,4 persen, sementara Pemda di wilayah Provinsi Gorontalo 71,11 persen. Dua daerah dengan wilayah indeks terendah yakni Kabupaten Boalemo 59,98 persen dan Gorontalo Utara 55,28 persen. Kemudian juga kepala daerah telah berganti rotasi ini dari gubernur ke penjabat gubernur.

“Kalau melihat perkabupaten indeks integritas Gorontalo tentu menjadi cacatan bahwa provinsi dan beberapa kabupaten disini sudah mempunyai nilai yang baik, tapi kemudian butuh perhatian penuh pak gubernur, misalnya untuk Boalemo, Gorut dan Bone Bolango ini memang butuh peningkatan nilai-nilai tersebut,” jelasnya.

Di tempat yang sama Penjagub Hamka Hendra Noer mengatakan, kegiatan ini tentu dimaksudkan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada jajaran Pemda, terkait pentingnya pencegahan korupsi. Sebagai kepala daerah ia sangat berterimakasih pada KPK telah meluangkan waktunya datang ke Gorontalo.

Hamka juga memaparkan beberapa program  Pemprov Gorontalo terkait pencegahan korupsi. Di mana telah diwujudkan melalui rencana aksi daerah dalam percepatan pemberantasan korupsi sesuai inpres No.10 tahun 2016, yang menitikberatkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan daerah dengan sistem SPBE, SPID, FMI, SPSE 4.4, e-Katalog, e-Sirup dan Bela Pengadaan. Yang paling baru ada aplikasi MOOTAME. Dalam bidang ASN telah memanfaatkan sistem berbasis IT berupa SIJAPTI.

“Namun, kita menyadari bahwa semua sarana aplikasi yang dibangun tersebut hanya alat untuk membantu pelaksana tugas pemerintahan baik dari aspek perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan dan manajeman ASN. Tapi semua usaha kembali kepada kita untuk seberapa kuat komitmen kita dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Dan paling penting semua capaian ini atas dukungan dari tim Korsupah KPK,” pungkasnya.

Rapat koordinasi dengar pendapat ini diakhiri dengan diskusi dan pemaparan yang disampaikan oleh lima pemateri yakni perwakilan Kemendagri, BPKP Gorontalo, Kementrian ATR/BPN, DJP Sulutenggo dan Malut serta Direktur Koordinasi dan Supervisi wilayah IV KPK RI.***