Pengawasan Kampanye Media Cetak Dan Elektronik, Alexander Ka'aba : Sanksi Pidana

Pengawasan Kampanye Media Cetak Dan Elektronik, Alexander Ka'aba : Sanksi Pidana

GOSULUT.ID - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo (Kabgor) gelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama stakeholder tentang pengawasan kampanye di media massa, cetak dan elektronik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel ternama di Gorontalo ini dihadiri beberapa narasumber dari KPU,  KPID dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Jum'at (27/11/2020).

Saat di wawancarai usai kegiatan ini, anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Alexander Ka'aba menyampaikan, tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini, yakni untuk lebih pada penegasan terhadap media dan Paslon apa saja yang bisa dilakukan dan tidak bisa di lakukan saat tahapan Pilkada.

" Tujuan dari Bawaslu untuk bisa menyampaikan ke teman-teman media dan pasangan calon apa saja yang bisa mereka lakukan pada saat tahapan kampanye hingga 05 Desember 2020. Dengan begitu kita mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak bisa di lakukan oleh media maupun Paslon," ujarnya.

Lebih lanjut, Alexander menjelaskan agar mereka yang hadir mendapatkan undangan itu bisa memberikan pemahaman atau mengingatkan pada yang lainnya, agar setiap larangan maupun aturan yang ada bisa dipatuhi ketentuanya.

" Agar bisa sepaham, karena jangan sampai mereka yang lain tidak mengetahui hal ini, khususnya rekan-rekan media agar terus memperhatikan Peraturan KPU dan aturan lainnya," jelasnya.

Terakhir, Alexander menuturkan jika yang melanggar aka ada sanksi sesuai aturan yang ada, terutama di dalam memuat iklan kampanye di luar jadwal yang sudah ditentukan oleh penyelenggara pemilihan umum.

" Ada dua yang akan didapat oleh pelangar, pertama untuk Paslon akan di pidana ketika terbukti melakukan pelanggaran penayangan iklan kampanye diluar jadwal, dan untuk media yang menayangkan iklan kampanye akan direkomendasikan oleh Bawaslu, kalau media elektronik atau penyiaran itu ke KPID, dan media cetak dan daring ke Dewan Pers," tutup Alexander Ka'aba.***