Pemkot Gorontalo Raih Opini WTP Kedelapan Kalinya

Pemkot Gorontalo Raih Opini WTP Kedelapan Kalinya

GOSULUT.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo kembali mempertahankan status sebagai daerah yang sukses menata pengelolaan keuangan dengan baik. 

Bukti kesuksesan itu, ditandai dengan berolehnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedelapan kalinya, tanpa jeda dari BPK RI Provinsi Gorontalo, atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021.

Opini WTP diserahkan kepada Wali Kota Marten Taha, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, di kantor setempat, Rabu (18/5/2022).

"Alhamdulillah, hari ini kami menerima LHP BPK RI perwakilan Provinsi dengan opini WTP," kata Marten, saat diwawancarai usai menerima LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Dengan diraihnya opini WTP terhadap pengelolaan anggaran tahun 2021, maka Pemkot Gorontalo telah sukses menyabet WTP kedelapan kalinya tanpa jeda. 

"Dan ini adalah opini WTP yang kedelapan kami. Delapan kali berturut-turut," tutur Wali Kota Marten Taha.

Marten menegaskan, diraihnya opini WTP tahun 2021 membuktikan bahwa Pemkot Gorontalo telah bekerja dengan baik. Prestasi ini, imbuh Marten, akan dijadikan pihaknya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan.

"Opini WTP yang diraih akan dijadikan sebagai sebuah spirit untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang baik di masa yang akan datang. Karena pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik, apabila tata kelola pemerintahan itu berjalan dengan baik pula, salah satunya tata kelola keuangan," jelas Marten.

Pun tambah Marten, dengan WTP yang diraih, dirinya akan terus mendorong pengelola keuangan dan pimpinan OPD, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, untuk berkinerja lebih baik lagi.

"Terutama soal akuntabilitas dan transpansi pengelolaan anggaran," tambahnya.

Meski meraih WTP, BPK memberikan beberapa rekomendasi yang harus mendapat perhatian Pemkot Gorontalo. Di antaranya, sektor pendapatan.

"Tadi BPK merekomendasikan soal masih adanya peluang untuk meningkatkan PAD, baik melalui retribusi, PBB, dan pajak-pajak lainnya. Dan ini akan kami tindaklanjuti," imbuhnya.

Marten berjanji, rekomendasi BPK akan diseriusi dalam jangka watu enam puluh hari ke depan, sebagaimana amanah dari perundang-undangan.

"Dan itu akan dirapatkan di forum DPRD. Saya juga mulai besok sudah harus meminta kepada OPD, terutama dinas dan badan pemungut pajak dan retribusi lagi untuk meningkatkan performancenya. Agar apa yang menjadi rekomendasi BPK bisa terlaksana yaitu peningkatan PAD," ujarnya.

Turut hadir dalam agenda tersebut, Wakil Wali Kota Gorontalo, Pimpinan DPRD Kota Gorontalo, Sekda, serta sejumlah OPD terkait.