Pemerintah Harus Rumuskan Kebijakan Pola Penanganan Inflasi

Pemerintah Harus Rumuskan Kebijakan Pola Penanganan Inflasi

GOSULUT.ID - Pemerintah Provinsi Gorontalo harus segera merumuskan kebijakan pola penanganan inflasi dalam hal peningkatan produksi, peningkatan kerjasama secara profesional dengan daerah tetangga.

"Pemerintah juga harus melakukan stabilisasi pendapatan warga masyarakat, mengendalikan harga pasar serta melakukan pengawasan dalam proses produksi, konsumsi, dan distribusi," ungkap Juru Bicara Fraksi PDI-P, Espin Tuli, Senin (19/9/2022).

Pandangan ini didasarkan sebagaimana data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis angka Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) berada pada 4,69 persen sedangkan Provinsi Gorontalo pada triwulan II 4,35 persen. Hal ini karena naiknya harga pangan global, juga adanya kenaikan biaya transportasi, kelompok pendidikan, kelompok kesehatan dan lainnya.

Espin kembali melanjutkan, saat ini pertumbuhan ekonomi provinsi Gorontalo triwulan II sebesar 4,91 persen atau tumbuh 3,9 persen dari triwulan sebelumnya. Namun masih dibawah pertumbuhan ekonomi kawasan Sulawesi Maluku dan Papua yang tumbuh 8,2 persen bahkan dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,4 persen. 

"Hal ini menurut BPS disebabkan pertumbuhan ekonomi provinsi Gorontalo yang hanya bertumpu pada sektor pertanian dengan nilai kontribusi 1,89 persen, dampaknya adalah nilai tukar petani Gorontalo bukan Agustus sebesar 103,20 persen atau turun -0,32 persen dari bulan sebelumnya. Demikian juga nilai tukar usaha rumah tangga Gorontalo untuk bulan Agustus 2022 hanya 162 persen atau turun -0,81 persen dibanding bulan sebelumnya.

"Oleh karena itu Fraksi kami berpandangan perlunya peningkatan produksi barang dan jasa serta perlunya peningkatan dan inovasi teknologi pertanian sehingga dapat mendorong kapasitas produksi," tutup Ketua Komisi 4 ini.