Pansus Jasa Konstruksi Minta Masukan Ke Kementerian PUPR

Pansus Jasa Konstruksi Minta Masukan Ke Kementerian PUPR

GOSULUT.ID - Pansus Jasa Konstruksi DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementrian PUPR.

Kegiatan ini dalam rangka meminta pandangan, pendapat, dan masukan dengan berbagai pihak terkait dalam menerbitkan Perda Jasa Konstruksi di Provinsi Gorontalo.

Wakil Ketua Pansus, Ismail Alulu menuturkan, ada dua poin penting yang disampaikan ke Kemerdekaan PUPR agar mendapat masukan terhadap ranperda itu, yakni soal penawaran tinggi terhadap pekerjaan dan sertifikasi bagi para pekerja.

"Yang selalu menjadi menarik perhatian setiap ada proyek pekerjaan adalah penawaran tinggi yang sampai 20 persen keatas dan masih banyak pekerja atau tukang di Gorontalo yang belum memiliki sertifikat," ujarnya.

Dikatakan, kondisi pekerja yang belum bersertifikat sangat merugikan daerah karena para tukang tidak bisa melakukan proyek pekerjaan karena harus memenuhi persyaratan sertifikat.

Oleh pihak Kementerian kata ismail, mengarahkan ke pansus agar ini harus segera diatur mengingat sejumlah daerah lain sudah memberlakukannya.

"Salah satunya Provinsi Kepulauan Riau yang telah mengatur soal pekerja ini," sambungnya.

Lanjut dia, pihak Pansus juga diminta dalam menerbitkan Perda itu nantinya agar lebih mengedepankan kearifan lokal sehingga setiap pekerjaan yang di daerah dapat dikerjakan oleh pekerja setempat.

"Sehingga dengan begitu pekerja kita tidak hanya bekerja di daerah tapi mampu bersaing dan bekerja di luar provinsi Gorontalo," tandasnya.