Pansus 2 Datangi Deprov Jabar, Thomas: Studi Tiru Pengelolaan BMD 

Pansus 2 Datangi Deprov Jabar, Thomas: Studi Tiru Pengelolaan BMD 

GOSULUT.ID - Pansus 2 Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Provinsi Jawa Barat, Senin (07/06/2021).

Ketua pansus, Thomas Mopili mengatakan, kunjungan kerja ini dalam rangka studi komparatif guna mempelajari dan membandingkan sistem pengelolaan barang milik daerah yang dimiliki DPRD Provinsi Jabar.

"Bisa dikata ini studi tiru untuk melihat Provinsi Jabar yang telah lebih dulu memiliki Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatur ribuan aset tentunya berbagai rintangan dan permasalahan yang dihadapi telah dilalui sehingganya kami bisa berguru atu meniru dalam penerapan Ranperda nanti," ungkapnya.

Menurutnya, di Provinsi Gorontalo ada ratusan aset baik yang didalam daerah maupun keberadaan aset diluar daerah yang perlu diatur dan ditata dengan baik bahkan bisa mendapatkan sumber PAD.

Sementara itu Sekretaris Komisi I, Sadar Muslihat menanggapi, bahwa kompleksitas masalah aset adalah banyaknya aset tanah pemerintah yang dikuasai oleh masyarakat dan aset yang dikelola pemerintah kabupatan/ kota bahkan yang dikerjasama dengan pihak swasta. 

"Ini perlu didata dan diatur dengan baik terutama oleh stakeholder, dan terutama peran DPRD sebagai fungsi pengawasan dalam Perda Barang Milik Daerah bahwa pelepasan dan penjualan aset harus melalui persetujuan DPRD," ungkapnya.

Guna pendalaman subtansi materi Raperda, Selasa (8/6) Tim Pansus Barang Milik Daerah menyimbangi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, diterima Dwi Agus Sulistyo selaku Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Ia mengatakan, penekanan materi Perda berupa peminjaman, pelepasan dan penjualan bahkan konflik yang dihadapi nanti sudah termuat dalam pasal per pasal.

"Untuk mendukung penataan aset Provinsi Jawa Barat didukung UPTD Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah serta pemanfaatan Digitalisasi aset serta didukung terbentuknya Tim Penyelesaian Aset yang anggotanya terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Satker terkait," jelasnya.