Pansuns BMD Siap Mendata Aset Provinsi Gorontalo Bernilai Rp 3,6 Triliun

Pansuns BMD Siap Mendata  Aset Provinsi Gorontalo Bernilai Rp 3,6 Triliun

GOSULUT.ID - Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) akan memverifikasi dan melakukan pendataan seluruh aset milik Pemerintah Provinsi Gorontalo baik yang ada dalam daerah maupun di luar Provinsi Gorontalo.

Hal ini diungkapkan Ketua Pansus, Thomas Mopili usai menggelar Rapat Kerja bersama Biro Hukum dan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Kamis (27/05/2021).

Aleg Golkar ini mengatakan, aset dan barang milik daerah tersebut bernilai kurang lebih Rp 3,6 Triliun termasuk didalamnya ada 1600 bidang tanah.

Dikatakan, Aset-aset ini tersebar selain di Gorontalo juga berada di Provinsi lain, seperti di Jawa Barat, Jawa Timur, Jogyakarta, Kalimantan Barat.

"Seperti Kapal milik Pemprov yang berada di Pontianak, Kalimantan Barat yang nilainya mencapai Rp 1,6 Miliar," sambungnya.

Thomas menjelaskan, Pansus akan sebaik mungkin melakukan verifikasi karena banyak yang bermasalah bahkan tersangkut hukum.

"Aset-aset ini ada yang tidak tercatat dikuasai orang lain, tidak memiliki sertifikat, dan bermasalah hukum," urainya.

Untuk itu lanjut mantan Ketua DPRD Gorontalo Utara ini, Pansus akan terus melakukan pendalaman guna penanganan lebih lanjut dengan akan melibatkan pihak Kejaksaan.

"Kita akan tuntaskan soal aset ini, kami akan buru dimana saja dia berada dengan meminta bantuan yang berkompeten yakni pihak Kejaksaan sebagai pengacara negara," tegasnya.

Ia menambahkan, terkait pengelolaan aset tersebut pansus juga melakukan pembahasan untuk pembentukan Peraturan Daerah yang baru karena perda yang ada sejak tahun 2003 tidak terupdate lagi.

"Perda Nomor 14 Tahun 2003, 90 persen isinya sudah harus dirubah karena dikaitkan dengan permendagri yang baru," katanya.

Thomas juga akan meminta kepada pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo untuk meminta durasi waktu yang lebih guna membahas dan merancang perda tersebut.

"Termasuk kerja pansus yang akan mendatangi seluruh lokasi dimana aset milik provinsi Gorontalo. Kita akan bereskan ini dan rekomendasinya akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Gorontalo ," pungkas Ketua Komisi 3 ini.