Lahirkan Produk Hukum, Bapemperda Siap Bersinergi Dengan Mitra Strategis

Lahirkan Produk Hukum, Bapemperda Siap Bersinergi Dengan Mitra Strategis

GOSULUT.ID - Ada tiga isu penting yang menjadi pembahasan Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo terkait dalam menghasilkan dan melahirkan produk-produk hukum daerah yang perlu kesesuaian dengan regulasi dan peraturan pemerintah.

Dikatakan, di Provinsi Gorontalo dari 120 perda yang ada, sekitar 20an perda yang akan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait Cipta kerja.

"Ini salah satunya kami lakukan adalah mengaudit atau mengecek kembali perda yang terhadap UU tentang Cipta kerja," Ungkapnya. Senin (25/10/2021).

Kemudian lanjut dia, soal perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.

"Kita sudah berikan masukan-masukan terkait masalah fasilitasi, mulai proses perencanaan sampai pada tahapan register atau keluarnya perda,"Sambungnya.

Dan berikutnya adalah soal pembuatan perda yang telah berbasis IT. Pada proses penyusunan perda mulai darj proses memfasilitasi, konsultasi dan sebagainya akan semakin efektif dan efisien.

Adnan menambahkan, Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo akan terus bersinergi dengan mitra strategis terkait seperti membangun hubungan baik dengan Kementeria Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) bersama Biro Hukum di Pemerintah Daerah.

"Saat ini di Kemenkum HAM sudah ada Direktur Perencanaan Hukum Daerah, mereka ini yang nantinya akan mengeluarkan lampiran dari hasil tindak lanjut dan konsultasi kita menjadi sebuah produk hukum daerah. Disamping itu juga kita akan bersinergi bersama Bapemperda yang ada di Kabupaten Kota se-Provinsi Gorontalo," Pungkas Ketua DPW PKS Provinsi Gorontalo ini.