Gubernur Gorontalo Kecewa Dengan Kinerja OPD 

GORONTALO (GS) - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (RH) mengevaluasi kinerja pimpinan OPD. Rapat evaluasi yang juga dihadiri Wakil Gubernur Idris Rahim, Senin (31/5/2021) di Aula Rumah Jabatan Gubernur.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Rusli Habibie meminta tiap-tiap OPD unggulan untuk memaparkan sudah sejauh mana capaian dari program - program tahun 2021. Apalagi ada beberapa program yang belum ada progres alias jalan di tempat, sehingga membuat RH kecewa.

“Seperti tadi kata ibu Kadis Perikanan lelang motor bercoolbox masih menunggu sampai minggu depan. Menurut saya ini sudah sangat lama. Ini yang saya tekankan tadi pak wagub, dari Januari anggaran sudah ada, actionnya nanti bulan Mei. Februari, Maret, April apa yang kalian dikerjakan?,” ucap RH.

Untuk itu, mulai saat ini, semua pimpinan OPD harus bergerak cepat merealisasikan program. Hal itu berkaitan erat dengan serapan anggaran yang pada gilirannya berpengaruh pada perputaran ekonomi di daerah.

“Ibu karo P2E tolong WA ke saya data OPD-OPD yang masih belum maksimal serapan anggarannya. Kalau saya perhatikan ini pekerjaan yang harusnya sudah ada, malah seperti masih direncanakan. Padahal dari dulu saya ingatkan, kalau pekerjaan tahun depan yah perencanaannya sudah dari tahun ini, jangan diputar. Dan jangan lupa untuk terus selalu saling mengingatkan karena kalau sendiri-sendiri tidak terkontrol pekerjaan,” tegasnya.

Hal senada dikatakan oleh Wakil Gubernur Idris Rahim mengungkapkan, apa yang ditekan oleh gubernur Rusli adalah sesuai dengan apa yang ditekankan oleh pemerintah pusat. Beberapa waktu lalu saat mengikuti rapat terbatas dengan presiden, ditekankan bahwa APBD dan APBN hampir seluruh daerah di Indonesia penyerapannya belum maksimal.

“Pada ratas dengan bapak presiden baru-baru ini beliau kelihatan agak marah, karena sesuai data bahwa APBD di seluruh Indonesia yang terserap baru 7 persen dan APBN masih 15 persen. Sedangkan ini sudah mendekati bulan Juni. Oleh karenanya diharapkan semua pimpinan OPD untuk kiranya program-program di 2021 bisa dipercepat,” ungkapnya.

Selain mengevaluasi kegiatan SKPD, pada kesempatan itu pula dibahas terkait pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala Mikro (PPKM Mikro).

PPKM Mikro adalah pencegahan penularan covid-19 yang difokuskan sampai ketingkat RT, RW, Lurah, dan Desa. Dengan terus melakukan 3T, Testing (Pemeriksaan dini), Tracing (Pelacakan), dan Treatment (Perawatan), 3M dan vaksinasi.***