Gorontalo Pengembangan Ekonomi Syariah

Gorontalo Pengembangan Ekonomi Syariah

GORONTALO - GOSULUT.ID 

Wakil Gubernur (Wagub) Gorontalo  menerima audiensi dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Yang langsung dipimpin oleh Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS, Sutan Emir Hidayat (tengah), di rumah jabatan Wagub, Rabu (20/10/2021). 

KNEKS adalah lembaga non-struktural yang dipimpin oleh Presiden sebagai ketua dan Wakil Presiden sebagai Ketua Harian yang akan menjadikan Indonesia sebagai Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka Dunia tahun 2024. KNEKS dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020.

Nantinya, KNEKS akan melakukan akselerasi pengembangan ekonomi syariah di Provinsi Gorontalo.

“Ekonomi dan keuangan syariah perlu dikembangkan di daerah. Di Gorontalo sangat potensial untuk dikembangkan karena mayoritas penduduknya muslim serta masyarakatnya juga memiliki filosofi adat bersendikan sara dan sara bersendikan Kitabullah,” ucap Sutan Emir usai audiensi dengan Wagub Idris Rahim.

Lebih lanjut Sutan Emir mengatakan, sebagai lembaga non struktural pemerintah, KNEKS akan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sektor yang akan dikembangkan di antaranya pariwisata ramah muslim, industri halal, pendidikan, dan beberapa sektor lainnya.

“Mudah-mudahan ini akan menjadi arus baru pengembangan ekonomi Gorontalo,” kata Sutan.

Untuk itu, sebagai langkah awal menindaklanjuti pertemuan tersebut, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo, Sutan Rusdi mengatakan, Pemprov Gorontalo akan menyusun dasar hukum pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dasar hukum berupa Peraturan Gubernur tersebut akan mengatur implementasi ekonomi dan keuangan syariah termasuk pembentukan kelembagaannya di daerah.

“Dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, baik itu di sektor pariwisata, industri, dan yang lainnya, harus ada dasar hukumnya dulu. Pak Wagub tadi sudah meminta kami secepatnya menyusun Peraturan Gubernur itu,” kata Sutan Rusdi.***