Fraksi Nasdem - Amanat Ungkap Rekomendasi Tambahan dan Temuan di LKPJ Gubernur

Fraksi Nasdem -  Amanat Ungkap Rekomendasi Tambahan dan Temuan di LKPJ Gubernur

GOSULUT.ID - Fraksi Nasdem-Amanat DPRD Provinsi Gorontalo menyerahkan rekomendasi tambahan terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ) Gubernur Tahun 2020.

"Pada paripurna tadi telah menghasilkan rekomendasi-rekomendasi terkait LKPJ Gubernur, tapi kami dari Fraksi Nadem-Amanat juga menyerahkan rekomendasi tambahan," ungkap Ketua Fraksi, Yuriko Kamaru dihadapan wartawan saat menggelar jumpa pers, Kamis (6/5/2021).

Dikatakan, mengapa ini diberikan, karena tidak semua rekomendasi Fraksinya tertuang dalam rekomendasi Pansus.

"Olehnya ini rekomendasi ini kami serahkan sebagai tambahan terkait LKPJ Gubernur," sambungnya. 

Satu satu rekomendasi tambahan itu adalah menyangkut penambahan anggaran dari APBD induk di Dinas PU untuk sarana dan prasarana yang sebelumnya Rp 11 Miliar menjadi 17 Miliar yang katanya dana tersebut bersumber dari Dana Pemulihan Ekonomi (PEN).

"Akan tetapi dalam LKPJ, dana tersebut digunakan untuk Jalan Jembatan dan Irigasi bukan sarana prasarana perkantoran, makanya kami tetap angkat di dalam rekomendasi dan itu tidak dimuat dan dimasukkan," cecar Sekertaris Komisi I ini. 

Pada LKPJ, Fraksinya menemukan program di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga yakni program Proktor untuk Madrasah kurang lebih capaiannya 100 persen.

"Akan tetapi dalam keterangan LKPJ kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena adanya penundaan Ujian Nasional, sementara serapannya 100 persen," tutur Yuriko.

Ditambahkan, ia merasa bersyukur satu rekomendasi dari Fraksi Nasdem Amanat masuk dalam rekomendasi pansus yakni audit perencanaan secara totalitas.

"Kami akan melakukan pengawalan terhadap audit Perencanaan, sehingga apa yang terjadi adalah benar-benar fokus anggaran ini adalah untuk pembangunan khususnya di wilayah Provinsi Gorontalo," tegas aleg asal Dapil Bone Bolango ini.

Sementara itu salah satu anggota Fraksi Adhan Dambea menyampaikan, ia khawatir rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan tidak ada tindak lanjut.

"Sejak tahun 2019 ini saya soroti, makanya tadi saya sampaikan di paripurna jangan sampai rekomendasi ini hanya akan menjadi sampah seperti pada LKPJ sebelumnya karena tidak ada tindak lanjut," tandas mantan Walikota Gorontalo ini. 

Sebelumnya Ketua Pansus LKPJ, H. Sun Biki pada Paripurna penyerahan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur Gorontalo tahun 2020, dalam kesimpulan pansus menyampaikan, berdasarkan hasil kajian dan evaluasi terhadap dokumen LKPJ Gubernur tahun 2020 serta capaian indikator kinerja dan beberapa penghargaan yang diperoleh.

Ia melanjutkan, pansus berkesimpulan bahwa kinerja Gubernur Drs. Ruslie Habibie dan Wakil Gubernur DR. Idris Rahim, MM dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 baik

"Tentu hal ini merupakan umpan balik dari kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas dari para pemimpin daerah yang didukung oleh seluruh OPD dan jajarannya dengan sinergitas kerjasama yang baik," tandasnya.