Fraksi Demokrat Nurani Bangsa Soroti Dua Masalah Temuan BPK RI

Fraksi Demokrat Nurani Bangsa Soroti Dua Masalah Temuan BPK RI

GOSULUT.ID - Fraksi Demokrat Nurani Bangsa DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti dua dari lima permasalahan terhadap temuan BPK RI pada bidang pembangunan manusia terkait pelaksanaan APBD Tahun 2020.

"Dari lima persoalan kami fokus pada dua hal, pertama pemerintah provinsi belum dapat merubah pola pikir aparatur untuk lebih melayani dan lebih berorientasi pada manfaat program dan kegiatan. Kedua, pemprov belum dapat merubah pola pikir masyarakat penerima bantuan untuk keluar dari ketergantungan pada intervensi pemerintah," Ungkap Sekretaris Fraksi Demokrat Nurani Bangsa, Guntur Talib pada Sidang Paripurna Senin (28/06/2021). 

Aleg asal Partai Hanura ini melanjutkan, jika mengambil kata kunci dari dua persoalan yang ditemukan BPK RI yakni pola pikir. Sesuatu yang tidak terwujud tapi dapat diformulasikan bentuknya dalam beberapa komponen, indikator dan kriteria. 

"Meski dua temuan tersebut terkesan klise dan klasik, akan tetapi harus diseriusi persoalan yakni berupa pemetaan gambar. kedua, persoalan tersebut secara makro dan menentukan langkah-langkah mikronya," ungkapnya.

Terkait hal tersebut Fraksinya memberikan saran kepada pemerintah provinsi. Pertama, hendaknya pemprov memfasilitasi OPD terkait baik yang berkaitan dengan SDM aparatur maupun OPF yang terkait dengan urusan sosial berupa bantuan program kesejahteraan masyarakat untuk menjadi tim bersama, lalu memetakan secara serius terkait temuan BPK tersebut sehingga beroleh hasil langkah dan kebijakan baik di masing-masing maupun lintas OPD untuk mengatasi persoalan dimaksud.

"Khusus untuk peningkatan SDM aparatur, frakai demokrat nurani bangsa juga menyarankan agar data indeks inovasi daerah yang telah dirilis oleh kementrian dalam negeri juga menjadi bahan yang dipertimbangkan dan ditindaklanjuti," imbuh guntur 

Guntur menyampaikan, kepada masyarakat penerima manfaat bantuan maka pemorov hendaknya melakukan koordinasi terpadu dengan kabupaten kota. Koordinasi tersebut memudahkan profiling masyarakat penerima bantuan pada saat sebelum dan sesudah menerima bantuan.

"Gambaran dan pemetaan profil penerima bantuan diharapkan bisa menentukan kategori masyarakat yang penerima bantuan yang tepat serta masyarakat mana yang bisa melanjutkan kehidupannya secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan pemerintah," terang anggota Komisi 3 ini.
   
Kemudian perlu adanya penguatan peran dan fungsi litbang daerah, untuk melakukan riset dan kajian sehingga lebih cepat dan tepat untuk memberikan advis kepada pemerintah provinsi berupa variabel yang harus dikerjakan, waktu dan target.

"Yang dalam kajiannya tentu harus memperhatikan dasar pemeriksaan BPK RI dan ketentuan perundang-undangan terkait kedua persoalan tersebut," tandasnya.