Dr. Rustam Hs. Akili : Money Politic Dan Mahar Politik Sebuah Pembodohan

GOSULUT.ID - Tenaga Ahli wakil ketua DPR-RI yang juga calon Bupati Kabupaten Gorontalo dari Partai Nasdem Dr. Rustam Hs. Akili ungkapkan keseriusanya maju sebagai Bupati. Dan untuk wakilnya sendiri hingga saat ini sementara di godok di tingkatan Dewan Pengurus Pusat Nasdem.

Dan rupanya sikap tegas sosok Dr. Rustam Akili hingga saat ini belum pudar, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, baginya untuk menjadi Bupati di tanah kelahiranya ini hanyalah sebuah pengabdian.

Untuk itu, di tengah dinamisasi politik saat ini, yang sedikit lagi memasuki tahapan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati serta pemilihan nanti pada bulan Desember, Dr. Rustam Akili tidak ingin demokrasi ini di rusak dengan politik uang atau ada mahar politik, baginya ini mencederai demokrasi. Hal ini di ungkapnya saat di wawancarai awak media di ruang kerjanya, Jum'at (07/08/2020).

" Memang akhir-akhir ini dinamika politik maki meningkat, apa lagi sebentar lagi akan memasuki tahapan pendaftaran, maka banyak orang yang sering mengklaim, ada klaim bahwa akan melawan kotak kosong dan mempersiapkan dana yang besar, saya ini sudah melalui beberapa pase jenjang perpolitikan, sehingga saya kira klaim-klaim ini merusak tatanan demokrasi ," ungkap Rustam.

Ketua DPD parta Nasdem ini menegaskan, lebih terhormat dirnya tidak dapat koalisi daripada melakukan mahar politik, karena menurutnya hal ini tidak bisa dilakukan oleh partai Nasdem, apa lagi saat ini politik uang di larang.

" Ini tidak bisa di partai Nasdem, dan Nasdem sendiri disamping tidak menerima mahar juga tidak memberi mahar politik, dan untuk klaim kotak kosong nanti pada tahapan pendaftaran nanti, kalau Rustam Akili tidak mendaftar, barulah klaim bahwa akan melawan kotak kosong, kalau sekarang ini masih berproses. Dan masing-masing partai ada strategi serta taktiknya ," tegas Rustam

Lebih lanjut, Rustam menjelaskan, untuk kriteria wakil yang akan mendampinginya harus yang memiliki visi yang sama selama 5 tahun, bagaimana memperhatikan rakyat disaat seperti ini. 

" Harus satu visi mo siapa saja dia, karena jabatan bupati dan wakil bupati itu bukan tujuan, tapi bagaimana setelah mendapatkan jabatan itu nasib masyarakat harus di pikirkan, karena saat ini rakyat kita sudah menderita, dan mari berkompetisi yang baik, karena kita ini orang yang memiliki intelektual, jangan sampai ada money politic atau mahar politik karena kalau ada orang yang suka dengan mahar politik pasti di otaknya memikirkan bagaimana mengembalikan uang itu," ujarnya.

Terakhir, Rustam berharap pihak penyelenggara pemilu, bisa tegas pada penegakan aturan pemilu, khususnya untuk pelanggaran money politic dan mahar politik.

" Saya hanya bisa berharap, agar para penyelenggara pemilihan kepala daerah bisa tegas dalam menerapkan aturan pemilu, "tuturnya.***

Editor : Alwin Ibrahim