Distribusi Bantuan Masih Belum Tepat Sasaran, Sofyan: Masih Pakai Data Lama 

GOSULUT.ID - DPRD-  DPRD Provinsi Gorontalo menilai antara data dan masyarakat penerima bantuan dampak wabah covid-19 belum sinkron. Pasalnya, dari temuan Komisi 4 di Kecamatan Tilango saat melakukan monitoring, Sabtu (2/5/2020), seperti penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), masih banyak yang belum tepat sasaran.

Koordinator Komisi 4, Sofyan Puhi mengatakan, dari hasil temuan di desa tersebut, Kementerian Sosial memberikan bantuan namun tidak berdasarkan data valid yang ada di desa, selain itu idealnya seharusnya sebelum kementerian sosial memberikan BLT kepada masyarakat desa.

"Harus sebelumnya diberikan pada pemerintah desa dan setelah itu baru itu pemerintah desa yang akan melakukan validasi kembali dan menyesuaikan data penerima yang sesuai," ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo menuturkan fakta di desa Tenggela yakni masih tertera nama nama penerima BLT namun orang atau yang bersangkutan sudah meninggal, ada juga yang status sosialnya sudah meningkat sehingga ini sudah bisa dipastikan akan tidak tepat sasaran.

"Dapat ditarik kesimpulan kementerian sosial dalam hal ini hanya berdasarkan data yang sudah lama, padahal disisi lain pemerintah desa setiap 6 bulan melakukan validasi data melalui Six Engine," terang Aleg dari Partai Nasdem ini.

Sofyan juga menyentil regulasi beberapa kementrian yang berbeda-beda sehingga berimbas pada gejolak pemerintahan di tingkat desa.

"Regulasi dari kementerian sosial yang membolehkan penyaluran untuk katagori ASN, namun bertolak belakang dengan aturan dari Kementerian Desa," cetusnya.

Komisi yang membidangi Pendidikan, Kesehatan dan Iptek ini mempertanyakan posisi dana sharing antara pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan presentase 60 persen Provinsi dan 40 persen kabupaten belum nampak.

Entah prosedurnya sudah sampai dimana, karena dengan kondisi saat ini yang notabene banyak unsur bantuan yang harus juga jelas masing-masing sumbernya sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan secara merata.

"Untuk menindaklanjuti hal tersebut Komisi IV akan meminta konfirmasi dari pemerintah provinsi terkait reposisi anggaran tersebut," tegas Sofyan.

Editor: Harso Utiarahman