Dinas PM ESDM Transmigrasi Gelar Bimtek Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan 

Dinas PM ESDM Transmigrasi Gelar Bimtek Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan 

GOSULUT.ID - Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang baik dan benar di Hotel Grand Q Kota Gorontalo, Kamis (16/6/2022).

Ketua panitia kegiatan Khairul M Tuli menyampaikan bimtek ini bertujuan memberikan pengetahuan teknis kepada pemegang ijin usaha pertambangan khususnya pelaksana teknis di lapangan yakni kepala tehnik tambang dan pengawas operasional pertambangan.

"Mereka diberikan pengetahuan teknis bagaimana tata cara penambang yang baik dan benar," Sambungnya.

Lanjut dia, bimtek tersebut juga terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 tentang pendelegasian penyelenggaraan perijinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pendelegasian kewenangan itu merupakan ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan UU Nomor 4 tahun 2009. Item yang didelegasikan dalam ketentuan Perpres itu yaitu pemberian ijin pertambangan untuk skala kecil khususnya komoditas batuan yang biasa disebut tambang galian c.

"Hal-hal ini yang disosialisasikan ke pemegang ijin khususnya terkait tata cara, mekanisme pelayanan kemudian kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi karena mekanisme yang baru itu lebih kompleks persyaratannya," kata Khairul

Karena apabila pelaku-pelaku usaha ini tidak melakukan kewajiban sepenuhnya di awal saat diberikan ijin dan tidak patuh maka tidak akan diberi perpanjangan ijin apabila tidak patuh ketentuan peraturan perundang-undangan. 

"Makanya ini langkah awal pemerintah provinsi gorontalo menata kembali perijinan khusus di pertambangan ini. Olehnya kami berharap melalui kegiatan ini apa yang menjadi kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan itu dilaksanakan oleh pelaku usaha," tandasnya.

Sementara itu Kepala Bidang Sumber Daya Mineral Abdul Rahmat Dangkua menyampaikan adanya Perpres No 55 Tahun 2022 kewenangan di kembalikan ke daerah tapi hanya untuk ijin logam dan batuan, ijin pertambangan rakyat dan sertifikasi teknis. Tapi saat ini pelimpahan ijin tersebut belum ada.

Dikatakan, tercatat ada 120 ijin di tahun 2020 yang tercatat masih aktif tapi untuk saat ini belum ada data yang valid dan faktual. Karena pengurusan ijin berada di pusat melalui aplikasi online maka pihaknya tidak bisa memantau masing-masing pemilik ijin apakah yang berakhir akan diperpanjang atau tidak.

"Dan saat ini yang jadi acuan untuk aturan yang baru ijin tidak bisa lagi diberikan kepada perorangan," Pungkasnya.