Danrem 133/NW Hadiri Vendor Briefing Peningkatan Kapasitas Pelaku Pengadaan Kabupaten Kota Se Provinsi Gorontalo

Danrem 133/NW Hadiri Vendor Briefing Peningkatan Kapasitas Pelaku Pengadaan Kabupaten Kota Se Provinsi Gorontalo

GOSULUT.ID - Danrem 133/Nani Wartabone Brigjen TNI Amrin Ibrahim, S.I.P. menghadiri kegiatan Vendor Briefing "Peningkatan Kapasitas Pelaku Pengadaan Lingkup Provinsi Gorontalo" Lingkup Provinsi Kab./Kota se-Provinsi Gorontalo, Selasa (30/11/2021).

Kegiatan Vendor Briefing tersebut di buka oleh Gubernur Gorontalo Drs. H. Rusli Habibie, M.AP., Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sultan Kalupe, ST., MT. dalam laporannya menyampaikan, Vendor Briefing ini menjadi salah satu media informasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun 2021 serta persiapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun 2022.

Sultan Kalupe menjelaskan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada ABPD tahun 2021 sebesar 1,2 triliun, terdiri dari 6 ribu 4  ratus 74 paket dan seratus 70 paket diantaranya melalui tender. 

"Kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai media informasi terhadap pelaksanaan PBJ tahn 2021 dan Persiapan PBJ pengadaan barang dan jasa tahun 2022.  Terkait dengan pelaksanaan PBJ tahun 2021 dapat kami laporkan, anggaran APBD tahun 2021 itu berjumlah 1,2 triliun khusus untuk pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari 6.474 paket dan 170 paket diantaranya melalui tender," Ungkap Sultan Kalupe.

Pada kesempatan yang sama Gubernur Gorontalo Drs. H. Rusli Habibie, M.AP. dalam sambutan dan pengarahannya mengatakan, ucapan terima kasih atas kehadiran semua untuk wacana tender tahun 2022, tidak boleh ada titipan untuk mengatas namakan untuk memenangkan tender baik dari oknum oknum pejabat dan LSM, jalan kan sesuai Atauran untuk melaksanakan tender tidak ada menitimidasi.

Drs. H. Rusli Habibie, M.AP. menilai banyak pekerjaan dengan tawaran terendah justru berakhir dengan putus kontrak. Pengusaha nekat menawar dengan harga termurah padahal biaya material dan kalkulasi teknis tidak realistis bisa dikerjakan.
Terlebih pada tahun 2022 transfer ke Gorontalo tinggal Rp 3,8 triliun berbeda dengan tahun lalu Rp4,17 triliun. Turun sekitar Rp372. Anggaran itu harus digunakan sebaik baiknya untuk kesejahteraan masyarakat.

"Terakhir untuk perusahaan yang sudah cacat di Provinsi dan Kabupaten Kota dilihat baik baik. Kalian cek harga satuannya, di sini saya juga mengingatkan kepada Pokja Pengadaan Barang dan Jasa untuk tidak takut dengan pengusaha yang mengancam karena kalah tender. Jika semua sesuai prosedur maka laporan tersebut harus diabaikan", terang Gubernur Gorontalo.

Ia meminta setiap proses tender didampingi dan diawasi oleh aparat hukum dari Polda, Kejaksaan dan BPKP. Setiap tahapan dari perencaan sampai penentuan pemenang dibuatkan surat agar tidak salah melangkah. "Ketika ini dilaporkan oleh orang orang yang merasa dirugikan, Pak Kapolda, Pak Kajati, BPKP sudah tau. Dasarnya hanya kecemburuan dan fitnah memfitnah," imbuhnya.

Data dari Biro Pengadaan yang disampaikan oleh kepala Biro Pengadaan Sultan Kalupe menyebut Anggaran PBJ tahun 2021 sebesar Rp 1,2 triliun yang terdiri dari 6474 paket. 170 paket diantaranya melalui tender. Sebanyak 16 persen atau 27 paket ditawar di bawah 80 persen Harga Perkiraan Sementara (HPS). Akibat "harga mudung" tersebut ada 10 dari 27 paket yang rawan keterlambatan pekerjaan hingga akhir tahun.