Dana BOS Jangan Disalahgunakan, Laksanakan Sesuai Juknis

Dana BOS Jangan Disalahgunakan, Laksanakan Sesuai Juknis

MANADO - GOSULUT.ID

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (RH) menutup Rapat koordinasi (Rakor) Penatausahaan Dana Bos Reguler dan Bos Kinerja bagi SMA/SMK sederajat Tingkat Provinsi Gorontalo, Jumat (12/11/2021), di Ballroom Hotel Arya Duta, Manado.  

Rakor yang berlangsung selama tiga hari ini, diikuti kurang lebih ada 135 orang peserta yang terdiri dari kepala sekolah dan bendahara sekolah. 

“Pak Inspektur lapor ke saya bahwa akan mengaudit dana BOS SMA/SMK dan SLB. Saya bilang kalau boleh ajak BPK. Kenapa saya katakan demikian, ini agar supaya kita bisa cek langsung penggunaan dana BOS sesuai juknis. Tujuan audit ini juga bukan untuk mencari kesalahan orang tapi, untuk mengingatkan jika ada yang salah,” ucap RH.

Lebih lanjut Rusli Habibie menambahkan, kegiatan pemeriksaan ini menjadi begitu penting mengingat proses belanja ATK melalui dana bos reguler sudah menggunakan aplikasi BeLa Pengadaan. Menurutnya kepala sekolah dan bendahara tidak perlu direpotkan lagi dengan nota, karena sudah ada link UMKM bisa pesan langsung lewat situ dan pembayarannya pun sudah otomatis.

“Jadi jangan takut, jangan gugup dan sajikan apa adanya. Karena tahun ini saya ingin memperbaiki kinerja bendahara khususnya kepala sekolah dan guru. Tidak usah takut diperiksa selama itu ada niat baik termasuk juga yang fisik dan non fisik. Biar kita semua tidurnya enak, nyenyak, tidak takut dipanggil APH. Saya juga sudah mau pensiun, ingin pensiun dengan damai tanpa ada laporan – laporan ini dan itu,” tambah  RH.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo Wahyudin Katili mengungkapkan, sejauh ini pemeriksaan Inspektorat sudah mulai berlangsung. Ada beberapa sekolah yang sudah selesai di audit. Pihaknya berusaha menanggapi dengan baik, berusaha untuk berkonsolidasi.

“Alhamdulillah pak gubernur dari tahun sebelumnya ada peningkatan yang cukup signifikan dari teman teman dari segi pengadministrasian sejak penyusunan RKAS," ungkapnya.***