Budiyanto Sidiki : Perlu Diluruskan, Supaya Tidak Sesat dan Menyesatkan Publik

Budiyanto Sidiki : Perlu Diluruskan, Supaya Tidak Sesat dan Menyesatkan Publik

GORONTALO (GS) - Kepala Bapppeda Budiyanto Sidiki meluruskan pemberitaan salah satu media online tentang rendahnya Indeks Inovasi Pemerintah yang seolah-olah ditafsirkan sebagai rendahnya kinerja pemerintah. Yang dirilis oleh Kemendagri terkait daftar Pemda berkinerja rendah.

Terkait hal ini, pertama kami ingin meluruskan supaya tidak sesat dan menyesatkan publik bahwa Indeks Inovasi Pemerintah yang rendah tidak sama dengan kinerja pemerintah daerah yang rendah. Karena, kinerja pemerintah itu ada indikatornya sendiri.

Untuk itu, menurut Budiyanto Sidiki, ukuran kinerja pemerintah daerah setidaknya bisa dilihat dari kinerja keuangan, indikator makro ekonomi dan indikator Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang di dalamnya sudah memuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP).

“Dari pelaporan keuangan Pemprov Gorontalo meraih opini WTP Sembilan kali, LAKIP kita B, LPPD berstatus Kinerja Tinggi dengan nilai 2,9344. Belum lagi soal indikator makro ekonomi. Semua itu kan indikator kinerja, jadi tidak pas kalau hanya dilihat dari Indeks Inovasi,” tuturnya.

Lebih lanjut Budiyanto Sidiki mengatakan, rendahnya Indeks Inovasi Pemerintah lebih disebabkan oleh alasan teknis berupa proses pelaporan dan penginputan yang tidak maksimal. Bapppeda mencatat seharusnya ada 11 inovasi OPD yang bisa dilaporkan dengan baik sesuai indikator yang dipersyaratkan.

Bahkan dalam 11 inovasi dimaksud diantaranya aplikasi “Sahabat No Tilang” dari Dinas Perhubungan. Inovasi tindak pelanggaran melalui SiPaka dan Si-Trayek. Inovasi pengelolaan alat mesin pertanian melalui Brigade Alsitan, inovasi Terawang Samsat dari Badan Keuangan. Dari Bapppeda mengusulkan aplikasi E-Renggar, BKD mengusulkan aplikasi New Siransija dan sebagainya.

“Karena, dari beberapa OPD sudah mengajukan dan melakukan tahapan penginputan di aplikasi Indeks Inovasi Daerah akan tetapi tidak lengkap mengisi indikator - indikatornya. Jadi kalau ada yang terlewatkan pasti nilainya rendah. Dan harus diperbaiki," ujarnya.

Dalam hal ini, berdasarkan rilis resmi Kemendagri, yang disampaikan Kepala Badan Litbang Kemendagri Agus Fatoni, Rabu (16/6/2021). Rendahnya skor indeks salah satunya kurang maksimalnya pemda dalam melakukan pelaporang inovasi. Sering kali, Pemda tidak memenuhi persyaratan yang diberikan, kendati daerah tersebut sejatinya memiliki berbagai terobosan kebijakan.

“Bisa jadi pemerintah daerah memiliki inovasi yang cukup banyak, tapi tidak dilaporkan atau bisa saja dilaporkan tapi tidak evidence based dan ditunjang data-data pendukung yang ada,” imbuhnya.***