Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Lounching Aplikasi Sobakupar

Liputan Redaksi

Editor : Nuri GoSulut

GOSULUT.ID – Limboto - Dalam rangka penandatanganan dokumen pencairan Bantuan Keuangan Partai politik Tahun Anggaran 2019, dirangkaikan dengan Launching Aplikasi Sistem Informasi Bantuan Keuangan Partai Politik (SOBAKUPAR) yang merupakan Proyek Perubahan dari Hariyanto Manan. SE Kasubid Anggaran Badan Keuangan sebagai Peserta Pim IV Angkatan IX Tahun 2019.

Kegiatan yang digelar Ruang Upongo Badan Keuangan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Ir. Hadijah U. Tayeb. MM Dengan jumlah peserta  terdiri dari seluruh partai politik di kabupaten Gorontalo, unsur KPU, Kaban Kesbangpol dan jajaran staf keuangan.

Dalam kesempatan itu, Kaban Keuangan Dra. Dewi Masita Usman mengatakan, terkait dengan bantuan partai politik ini, masih banyak beberapa permasalahan yang ditemukan terkait dengan bantuan keuangan partai yang ada di Kabupaten Gorontalo.

”Terutama dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dimana masih terdapat permasalahan administrasi keuangan partai politik yang belum tertib aturan, kemudian rekomendasi oleh BPK yaitu penyusunan anggaran penata usahaan,”Sambungnya.

Dra. Dewi Masita Usman mengatakan, pertanggungjawaban bantuan keuangan belum sesuai ketentuan. Karena biyaya oprasional ke sekretariatan disusun lebih besar dari dana pendidikan politik. Seharus-nya untuk biyaya partai politik harus lebih tinggi dari pada biyaya oprasional ke sekretariatan, bahkan terdapat pengeluaran yang belum sesuai dengan kriteria ditetapkan.

”Untuk menyikapi permasalahan tersebut, Alhamdulilan melalui Badan Keuangan Bidang Anggaran telah meluncurkan satu inovasi Aplikasi Sistem Informasi Bantuan Keuangan Partai Politik SOBAKUPAR. Insya ALLAH dengan sistim ini, bisa mengoptimalkan tim verifikasi anggaran yang ada di partai politik. Kemudahan pada partai politik dalam menyusun rencana anggaran biyaya dan  panata usahaaan dalam bantuan keuangan bagi partai politik, sehingga akan tercipta Laporan Keuangan yang tertib, transparan, akurat dan akuntabel bisa di wujdukan," kata Dra. Dewi Masita Usman.

Sementara itu Sekda Hadijah U. Tayeb,  terkait masalah keuangan daerah senantiasa kita dipantau, baik oleh BPK secara rutin diperiksa  serta pengawasan dari KPK dan BPKP, oleh sebab itu bagaimana kita berupaya untuk dapat mempercepat, akurat dari pada data pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah," ungkap Hadijah U.Tayeb.

Selain itu, beberapa permasalahan yang disampaikan tadi, tentang temuan BPK untuk pengelolaan dana partai politik. Kedepan bisa di minimalisir ataupun mungkin ditiadakan, jika sudah mengunakan aplikasi tersebut. Yang menjadi salah satu Inovasi Badan Keuangan di Bidang Anggaran.

"Semua itu, lebih memudahkan bagi partai politik, juga Pemerintah Daerah dalam hal merencanakan, melaksanakan membelanjakankan, sampai dengan mengaktualisasikan anggaran yang disampaikan pada partai politik sesuai dengan perhitungan - perhitungan ditetapkan pemerintah,"kta Hadijah U.Tayeb.

Dengan berbagai inovasi yang telah kami lakukan, sangat diharapkan dapat memberikan peran bagaimana membangun daerah Kabupaten Gorontalo serta mempermudah Pemerintah Daerah dalam mengontrol bantuan keuangan partai politik.

”Olehnya, Saya mengajak untuk bersama - sama dalam memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah, mari kita perbaiki dari tahun ke tahun serta dapat mempertahankan Wajar Tanpa  Pengecualian (WTP) yang telah kita rai sebanyak 8 kali," jelas Panglima ASN.***