Aleg Deprov Ini Setuju Dapil Boalemo- Pohuwato Dipisah

Aleg Deprov Ini Setuju Dapil Boalemo- Pohuwato Dipisah

GOSULUT.ID - Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Hidayat Bouty sangat setuju bila Kabupaten Boalemo dan Pohuwato di pisah menjadi masing-masing dapil (daerah pemilihan) pada Pemilu Legislatif tahun 2024 mendatang.

Hal ini diungkapkan saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan (dapil) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilu 2024, di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Kamis (19/01/2022).

Dikatakan, pemisahan dapil ini berangkat dari berbagai aspirasi Kepala Daerah juga sejumlah masukan dari peserta Rakor yang dominan lebih merespon rancangan dua KPU Provinsi Gorontalo dalam menata dapil dan alokasi kursi pada pemilu legislatif tahun 2024.

"Melalui kegiatan ini KPU berusaha menghimpun masukan dan pendapat dari berbagai elemen masyarakat dan ternyata hampir semua sepakat untuk dipisah," ujarnya.

Lanjut aleg Demokrat ini, opsi rancangan kedua itu, jumlah kursi pohuwato menjadi 6 dan Boalemo 6 kursi, tapi ini berdampak berkurangnya jumlah kursi dai salah satu dapil yakni Kota Gorontalo.

 "Dalam hitungan sederhana pembagian antara jumlah penduduk dan jumlah kursi, memang hasilnya Kota Gorontalo seperti dirugikan, tapi ini dibutuhkan karena ada aspirasi masyarakat," sambungnya.

Hidayat juga menegaskan, pemisahan dapil sudah sangat tepat karena juga akan berdampak pada pembagian atau distribusi pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang lebih banyak ke Boalemo karena jumlah kursi yang lebih ketimbang pohuwato.

"Dalam satu dapil saat ini saja, dari 11 orang legislator, pembagian Pokir otomatis lebih ke boalemo karena orang boalemo tidak merasa bagian dari Pohuwato. Contoh lainnya juga, ketika ada perayaan HUT Kabupaten Pohuwato , Pemda terkait hanya mengundang aleg yang dari kabupaten itu, aleg dari Boalemo tidak undang, begitu juga sebaliknya, jadi saya setuju bila dapil ini dipisah," jelasnya.

Meski demikian, hasil rakor Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan (dapil) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi masih akan diajukan ke KPU RI.

"Ini belum final, hasilnya nanti akan diputuskan oleh KPU RI, apakah menggunakan rancangan pertama seperti yang digunakan pada pemilu sebelum-sebelumnya atau opsi rancangan kedua dimana ini merupakan mayoritas dari aspirasi masyarakat dan peserta Rakor ini," tandasnya.