Akselerasikan Produk Hukum Daerah, Bapemperda Libatkan Stakeholder Terkait

Akselerasikan Produk Hukum Daerah, Bapemperda Libatkan Stakeholder Terkait

GOSULUT.ID - Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo saat ini terus memacu dan mengakselerasikan produk -produk hukum daerah untuk tahun 2022 terutama yang terdampak UU Nomor 11 Tahun 2020 Hak Cipta Kerja.

"Upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait guna meminta masukan, seperti kegiatan pada hari ini yakni Focus Group Discussion (FGD) produk hukum daerah," Ujar Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo, Adnan Entengo. Selasa (2/11/2021).

Lanjut dia, FGD tersebut yakni Akselerasi penetapan perencanaan produk hukum daerah tahun 2022 dengan mengintegrasikan perda dan perkada yang terdampak undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang hak cipta kerja.

"Sebagaimana kita tahun dari 120 perda di provinsi gorontalo, ada sekitar 27 perda yang disesuaikan dengan UU tersebut," Imbuhnya.

Dijelaskan, Forum yang dihadiri berbagai pihak ini sebagai wadah silaturahmi dalam mengkoordinasikan, sinergitas dan mengindentifikasi produk hukum daerah atas UU Ciptaker.

"Baik kami (bapemperda), biro bagian hukum Kabupaten Kota se Provinsi Gorontalo dan Kantor Wilayah Kemenkum HAM," Sambungnya.

Adnan menambahkan, saat ini pembuatan perda telah berbasis IT sehingga bagi pemerintah daerah prosesnya akan semakin efektif dan efisien, mulai dari proses penyusunan, fasilitasi dan konsultasi.

"Pengadaan e perda untuk memfasilitasi bagi pemerintah kabupaten kota menjadi bahasan diskusi kami," kata Aleg PKS imi

Ia berharap, ikhtiar bersama ini perlu mendapat suport dan dukungan anggaran baik bagi Bapemperda dan biro bagian hukum pemerintah kabupaten kota.

"Dukungan anggaran menjadi suplemen dan suport bagi kami dalam merumuskan, menghasilkan, dan melahirkan produk hukum daerah berkesuaian dengan regulasi dan peraturan pemerintah,"Pungkas Adnan.