GOSULUT.ID – Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo ingin memastikan perhelatan Pemilukada di seluruh kabupaten kota dapat berjalan lancar dan tanpa kendala karena ditemukan masih ada daerah yang belum menyelesaikan pendanaan pada APBD.
Hal ini menjadi salah satu poin penting yang mengemuka pada pertemuan Komisi 1 dengan Pj Gubernur Gorontalo, Kamis (09/11/2023).
“Olehnya kami minta ke Penjagub sebagai wakil pemerintah pusat didaerah untuk bisa menkoordinasikan dan memastikan bahwa pelaksanaan pemilukada tahun 2024 nanti dipastikan sudah tidak ada permasalahan dari sisi finansial,” ujar Ketua Komisi 1, AW Thalib.
Ditegaskan, penganggaran untuk Pemilukada sudah harus dituangkan dalam NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) pada tahun ini.
“Sudah harus jelas, tahun ini sebesar 40 persen, ini yang harus dipelototi oleh beliau dan katanya hal akan dikendalikan, bagi daerah yang tidak memenuhi tentunya tidak akan keluar nomor register Perda APBDnya,” pungkasnya.
Pj Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya mengatakan 6 kabupaten kota sudah mencantumkan pembiayaan sebesar 40 persen dari APBD-P untuk Pemilukada meski beberapa waktu lalu ada yang belum menandatangani NHPD.
“Mereka sudah dapat, karena kalau mereka tidak mencantumkan 40 persen dana untuk pemilukada maka Pemprov tidak akan berikan nomor register perda APBD,”ucap Ismail.