Yuriko: Ijin WPR Harus Demi Kesejahteraan Rakyat

Yuriko: Ijin WPR Harus Demi Kesejahteraan Rakyat

GOSULUT.ID - Peraturan perundangan- undangan yang didalamnya mengatur soal ijin wilayah pertambangan rakyat (WPR) diharapkan benar-benar dalam rangka untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Hal ini diungkapkan anggota Komisi I, Yuriko Kamaru kepada wartawan usai mengikuti Rapat kerja Komisi I bersama mitra terkait, Rabu (13/01/2021).

Dikatakan, pada penerapan ijin WPR diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih, misalnya usaha pertambangan yang dikuasai pihak tertentu kemudian tumpang tindih dengan tambang yang dimiliki rakyat.

Berdasarkan keterangan dari pihak pemerintah bahwa hal tersebut tidak akan terjadi.

"Hanya saja studi kelayakan utamanya wilayah tambang rakyat itu harus benar-benar mengandung logam mineral sesuai dengan UU nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba yakni perubahan dari UU nomor 4 tahun 2009," tekan Aleg dari Partai Nasdem ini.

Menurutnya, Peraturan Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Nomor 7 tahun 2020 harus menjadi acuan pemerintah provinsi yang dipergunakan dalam rangka demi kesejahteraan rakyat.

"Jangan sampai yang terjadi malah kerusakan lingkungan sementara kondisi rakyat sama dengan sebelum ada WPR. Ini harapan besar saya," tutupnya.