Waspada Tindak Pindana Pemilu !

 Waspada Tindak Pindana Pemilu !

CALEG RANGKAP JABATAN JELANG PEMILU 2019

Oleh 

Fanly Katili

 

KPU dan Bawaslu dalam hal sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu berdasarkan UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang Terdiri dari 137 Pasal dan 10 Bab ini, sangat diharapkan kejeliannya oleh seluruh rakyat dalam rangka menyikapi Semua bentuk "Strategi" yang sering di istilahkan  dengan "manipulasi" oleh Para Caleg caleg dilapangan yang telah ditetapkan oleh KPU.

Celah yg menjadi Kelemahan daripada UU dan Segala bentuk Peraturan Pemilu, tentunya telah diantisipasi oleh para caleg. Hal ini guna memuluskan segala bentuk strategi yang dimainkan oleh para caleg demi mencapai tujuannya untuk mendapatkan simpati konstituen guna meraup suara yang sebesar besarnya pada Pemilu 17 April 2017 nanti.

Segala cara, bahkan tipu muslihat mampu dihalalkan oleh para caleg. Namun tentunya, selalu saja ada cara utk menghindari Sangsi Pidana Pemilu yang dapat mengancam pencalonan. Semua tak Lepas dari adanya Pasal dlm UU Pemilu yg dianggap debetabel dalam pemahaman dan penerapannya.

Dalam UU No 7 tahun 2017 Pasal 240 ayat 1 Huruf K mengatakan bahwa: Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, anggota TNI,  anggota Polri, direksi, komisaris dewan pengawas dan karyawan pada BUMN, BUMD, atau BADAN LAIN yg anggarannya bersumber dari keuangan negara, dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tdk dpt ditarik kembali.

Mencermati pasal ini, maka mengerti-nya setiap bakal calon anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi maupun kab/Kota tidak diberikan ruang untuk leleuasa menggunakan semua fasilitas pada kapasitas yang melekat di berbagai macam  jabatan dipegangnya, semenjak bakal calon tersebut ditetapkan sebagai calon oleh KPU.

Hal ini diperkuat masih dalam Bunyi Pasal yang sama, yakni Pasal 240 ayat 1 Huruf M menyatakan bahwa, bersedia untuk tidak MERANGKAP jabatan sebagai pejabat negara lainnya,  direksi, komisaris,  dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah serta BADAN LAIN yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Berdasarkan UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan PP No 58 tahun 2005 serta Permendagri No13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, APBD Provinsi, Kabupaten/Kota adalah Sumber Keuangan Negara yang dikelolah oleh Daerah.

Frasa dari pada bunyi kalimat "BADAN LAIN" pada kedua poin dalam pasal 240 ayat 1 baik huruf K dan M, sederhananya dapat dimaknai sebagai berikut, yang dimaksd dengan BADAN adalah, sekumpulan orang dan/ atau modal usaha yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha.

Bahkan Setidaknya ada sekitar 20 jenis yang termasuk dalam kategori badan ini diantaranya, PT, CV,  perseroan lainnya,  BUMN, BUMD, Firma, kongsi,  koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,  yayasan, organisasi masa,  organisasi politik, partai politik, kontrak investasi,  bentuk usaha tetap,  Karang Taruna,  LSM,  Dan Asosiasi.

Sehingga semua kegiatan yang dilaksanakan oleh para caleg dengan kapasitas sebagai apapun namanya dan dalam bentuk apapun kegiatannya, harusnya tdk diperbolehkan oleh UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Nah bawaslu dalam bertindak sebagai pengawas pemilu, haruslah benar benar jeli dalam rangka memonitor dan mencermati serta wajib menindak tegas setiap bentuk kegiatan oleh para caleg yg pada masa kampanye melakukan sosialisasi diluar waktu kampanye dengan berbagai macam atribut organisasi serta aktivitas sosialnya yang membawa nama dari masing masing organisasi yang melekat pada jabatan dan kapasitas masing masing caleg. Jangan sampai semua jenis dan macam dari pada jabatan organisasi yang melekat pada caleg tertentu, digunakan dalam rangka kepentingan Politiknya yang dibalut dengan kegiatan sosial. Terlebih jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang memberikan materi dan sifatnya menjaminkan sesuatu sehingga dapat mempengaruhi Pemilih.

Perlu dicermati adalah, UU Pemilu sangat melarang Keras bagi peserta pemilu yang dalam kampanyenya meskipun hanya sekedar menjanjikan,  apalagi sudah nyata memberikan Materil atau jaminan pada Pemilih.

Perlu dicermati oleh Bawaslu dalam hal ini, bisa jadi jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi itu, menggunakan biaya Hibah atau sejenisnya yang bersumber dari dana APBD.

Nah, biasanya hal ini sangat rawan dilakukan oleh caleg yang memegang jabatan pada lingkungan dan berafiliasi dengan pemerintah yang sumber anggaran organisasinya menggunakan dana APBD. Bahkan jikalau-pun para caleg caleg yang melakukan aktivitas sosialnya dengan membawa nama organisasi yang melekat pada dirinya dengan alasan menggunakan dana pribadi sekali-pun, hal itu juga masuk dalam kategori pelanggaran tindak pidana pemilu, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 523 UU no 7 tahun 2017 tentang tindak Pidana Pemilu.

Tageline Bawaslu, Bersama Rakyat Awasi Pemilu dan Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu, merupakan semangat yang dilahir-kan dalam rangka memberikan ruang yang lebih besar pada rakyat dalam peranan-nya mengawasi pemilu 2019. Olehnya Tulisan ini sebagai wujud dari pada tageline bawaslu diatas tadi.

Apresiasi besar pada Bawaslu yang telah melaksanakan Fungsi pengawasannya. Namun Harapannya wajib bagi Bawaslu untuk lebih cermat dalam MENINDAKI kampanye terselubung oleh para caleg yang sering dibalut dengan kegiatan sosial organisasi masa dan bentuk organisasi lainnya, terlebih Jenis kegiatan dan organisasi tersebut memberikan sesuatu atau menjamin-kan sesuatu pada pemilih yang secara impilisit mempunyai maksud dan tujuan guna mencuri simpatik  rakyat, namun sumber Anggarannya berasal dari dana ABPD.***

 

Fanly KatiLi.. Ketua Studi Pancasila dan Konstitusi.

Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo