Terkait Tender Proyek 2019 Kepala UKPBJ Angkat Bicara

Terkait Tender Proyek 2019  Kepala UKPBJ Angkat Bicara

Laporan Wartawan WWW.GOSULUT.ID, Maman Ntoma

 

 

GoSulut.Id - Limboto - Guna mewujud-kan harapan Bupati Prof Nelson Pomalingo dan pihak Legislatif serta pemerhati pembangunan di daerah, agar pelaksanaan  tender 2019 harus sudah di lakukan awal tahun, akan tetapi harapan semua pihak tersebut, bergeser sedikit sampai bulan maret.

Karena memang pengalaman di tahun 2018, ada beberapa proyek yang harus di selesaikan oleh para SKPD telah melampaui tahun anggaran, sehingga segala proyek 2019 sudah seharusnya selesai ditahun berjalan itu, jangan sampai kejadian kemarin berulang di tahun 2019.    

Waktu di temui diruang kerjanya Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Heriyanto Kodai angkat bicara, memang sejatinya seperti yang disampaikan oleh Kadis PU Kabupaten Gorontalo, bahwa perencanaan dilaksanakan setahun sebelum pelaksanaan, apalagi pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dlm Peraturan LKPP no. 7 tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 10 huruf g.

” Dalam Pekerjaan Konstruksi, persiapan desain dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, sehingga untuk pelaksanaan tender sudah bisa dilaksanakan Tender Pra DIPA/DPA atau bulan januari tahun berikutnya, jadi jangka waktu penyelesaian pekerjaan agak panjang” Ungkap Heriyanto Kodai, jumat (22/2) diruang kerja-nya.

Hal itu menjadi kendala saat ini kami hadapi di UKPBJ, sampai sudah berakhir bulan pebruari, baru satu SKPD yang memasukan dokumen lelangnya.

” Di satu sisi data paket pelaksanaan Program Kegiatan tahun 2019 kurang lebih 130 paket, yang tersebar di 18 SKPD, untuk segera di lakukan pelaksanaan pelelangan, namun UKPBJ masih menunggu dukumen lelang dari SKPD” Jelas Heriyanto Kodai.

Sementara baru 1 paket pekerjaan yang sudah mulai di Tender, pekerjaan jasa kebersihan pada RSU MM Dunda Limboto, dimana sekarang dalam tahap Pemasukan Penawaran.

”Kemudian khusus pekerjaan Konstruksi,  dokumen pemilihannya masih dalam tahap penyusunan, penyempurnaan dan masih ada hal hal yang perlu di konsultasikan di Kementerian PU, terkait perbedaan regulasi antara perpres 16 thn 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Menteri PUPR no 14 thn 2018 tentang pemberlakuan standar Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi ” Tegas Heriyanto Kodai.

Khususnya kualifikasi penyedia, dalam perpres 16 thn 2018  pasal 65 ayat (4) berbuyi, nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp. 2.500.000.000. Dicadangkan dan peruntukanya bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.

”Sementara dalam Surat Edaran Menteri PUPR No. 14 tahun 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan  jasa konstruksi tahun 2018 lampiran III IKP, peserta pada paket pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS sampai dengan 10 M di syaratkan hanya untuk pelaksanaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil ” Ucap  Heriyanto Kodai.

Oleh karena itu, hal ini masih akan kami konsultasikan dengan Kementerian PU dan LKPP, nanti setelah mendapat petunjuk, baru Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi sudah dapat di gunakan dalam pelaksanaan proses tender.***