Syahbandar Pelabuhan Bumbulan 'Curhat' Ke Komisi 3, Soal Penerapan PSBB

Syahbandar Pelabuhan Bumbulan 'Curhat' Ke Komisi 3, Soal Penerapan PSBB

GOSULUT.ID - DPRD - Syahbandar Pelabuhan penyebarangan Bumbulan di Kabupaten Pohuwato memberi masukan dan harapan kepada Komisi 3 DPRD terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Pihak pelabuhan meminta agar para pedagang antar pulau yang melalui pelabuhan tersebut bisa mendapat legalisasi atau semacam surat keterangan dari kepala desa supaya tidak menemui kendala saat melakukan aktifitas keluar masuk," kata anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Yasin Usman Dilo saat melakukan monitoring bersama rekan-rekannya, (18/5/2020).

Harapan tersebut, lanjut aleg PKS, setidaknya para pedagang bisa bisa mendapat perlakuan yang sama seperti kendaraan pengangkut logistik yang lalu lalang melakukan operasionalnya melewati pelabuhan penyeberangan.

"Setidaknya para pedagang ini memiliki modal atau legalitas,"ujarnya.

Yasin menambahkan, sampai sejauh ini pihak pelabuhan telah melaksanakan prosedur penanganan dan pencegahan Covid-19 seperti mengukur suhu tubuh para ABK, cuci tangan, sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan. Namun penerapan prosedur ini perlu ditopang adanya para tenaga kesehatan

"Mereka meminta agar Pemda setempat misalnya dengan memerintahkan puskesmas untuk sama-sama mengawasi terutama para ABK atau pedagang antar pulau bila nanti ada yang dicurigai memiliki gejala-gejala covid-19, sehingga bisa langsung ditangani dengan cepat," terangnya.

Masukan dan harapan ini ungkap Yasin sebagai upaya semuap pihak terutama petugas dipelabuhan dalam memutus mata rantai penyebaran virus Corona.

Editor: Harso Utiarahman