Soal TKA di PLTU, Deprov Warning PT.GLP Agar Transparan 

Soal TKA di PLTU, Deprov Warning PT.GLP Agar Transparan 

GOSULUT.ID - DPRD - DPRD Provinsi Gorontalo meminta pihak PT. Gorontalo Listrik Pernada (GLP) agar lebih transparan terkait keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada pembangunan PLTU di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara.

Hal ini diungkapkan sejumlah aleg Komisi 4 pada Rapat Kerja bersama mitra dan stakeholder dalam rangka finalisasi pembahasan persoalan penggunaan TKA pada PT. GLP. Senin (31/8/2020)

"Kami minta perusahaan buka-bukaan saja, apakah jumlah 138 TKA yang ada saat ini sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang dibutuhkan," Ungkap Sekertaris Komisi 4, La Ode Haimudin.

Aleg dari PDI- P ini dihadapan Direksi PT.GLP turut menyentil dan memastikan kewajiban perusahaan yang harus menyiapkan tenaga pendamping bagi setiap TKA.

"Berdasarkan ketentuan dan aturan setiap TKA harus ada tenaga pendamping, apakah kondisinya memang begitu," Tanya La Ode dengan tegas.

Warning keras juga disampaikan ketua Komisi, Hamid Kuna yang mewanti-wanti pihak direksi untuk lebih terbuka dan jujur sebagaimana permintaan Barisan Rakyat Bersama Rakyat (Bar-bar) yang turut hadir pada Raker tersebut

"Kami minta perusahaan jujur saja TKA yang ada disana, sampaikan apa adanya sesuai permintaan teman-teman Mahasiswa dan LSM," cetus Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Gorontalo ini.

Sementara itu bapak mojo selaku Humas pada PT GLP menanggapi bahwa TKA telah ditempatkan sesuai keahlian yang dibutuhkan, hal ini juga telah disampaikan kepada pemerintah Provinsi.

"Ada sekitar 600 pekerja lokal sebagaimana kami jelaskan juga kepada pihak pemerintah. Sebagian dari jumlah tersebut menjadi pendamping para TKA tersebut," Terang Mojo.

Editor: Harso Utiarahman