Sekdaprov Gorontalo Tekankan Terkait Data DTKS

Sekdaprov Gorontalo Tekankan Terkait Data DTKS

GOSULUT.ID – Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)yang menjadi rujukan penetapan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan maupun dalam penyaluran bantuan sosial masih menjadi persoalan yang sering dihadapi selama ini, karena tidak terintegrasi dengan baik.

Hal itu kembali disampaikan oleh Sekda Provinsi (Sekdaprov), Darda Daraba,Jumat (26/6/2020) pada Rapat Koordinasi Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Gorontalo, Jumat di ruang Huyula kantor gubernur.

Darda Daraba meminta, data Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Dukcapil) menjadi acuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Seharusnya data DTKS ini dipadankan dengan data Dukcapil. Kemarin pak Gubernur usai vicon dengan KPK, BPKP dan guberbur se Indonesi, minta bagaimana caranya kita punya terobosan mempadupadankan data Dukcapil dengan DTKS seperti di Jawa Timur,” pinta Darda Daraba.

Lanjut Darda Daraba menilai, data yang berkelanjutan itu adalah data milik Dukcapil, karena data tersebut tidak akan tumpang tindih. Sudah jelas nama dan NIK nya, bahkan dapat menunjukkan profil setiap penduduk, seperti pendidikan hingga status pekerjaannya.

“Data ini pak tidak boleh dua bahasa, kalau saya disana bilang A sampai disini juga harus A, tidak boleh bias kemana-mana. Kalau menggunakan data Dinas Sosial sistemnya memang sama dengan Dukcapil, cuma kemungkinan akan ada perbedaan data, karena yang memasukan data itu bisa jadi orang yang berbeda-beda,” lanjut Darda Daraba.

Sekda berharap, forum kemitraan BPJS ini akan melibatkan Dinas Dukcapil, sebab menyangkut masalah data, tanggungjawabnya Dukcapil, tinggal disandingkan dengan data dari Dinas Sosial agar lebih akurat. Data ini juga akan memudahkan BPJS dalam melakukan verifikasi terhadap klaim pelayanan kesehatan akibat Covid-19.***Hrs/hms

Editor : Mnt