Rekomendasi Bawaslu Diangap Abu-abu, Kuasa Hukum NDP: Saya Belum Pernah Lihat Putusan Seperti ini

Rekomendasi Bawaslu Diangap Abu-abu, Kuasa Hukum NDP: Saya Belum Pernah Lihat Putusan Seperti ini

GOSULUT.ID - Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo terhadap calon bupati petahana Nelson Pomalingo yang diduga melakukan pelanggaran di anggap tidak jelas alias abu-abu oleh kuasa hukum pasangan Nelson-Hendra.

"Dari segi putusan rekomendasi Bawaslu harusnya tegas, baik dari Pasal 71 Ayat 3 dan sanksinya pada Ayat 5 dan Pasal 90 PKPU I Tahun 2020, tapi ini abu-abu," ungkap Rio Potale Kuasa Hukum Nelson-Hendra (NDP).

Ia mengatakan, sekarang dasar pengambilan keputusan yang akan diambil KPU apa? didengarnya dari pernyataan Ketua Bawaslu setelah pleno bahwa KPU harus patuh untuk menjalankan rekomendasi ini berdasarkan peraturan dan perundangan-undangan.

"Sampai hari ini saya belum melihat yurisprudensi atau putusan seperti ini, sehingga putusan ini kami anggap abu-abu, saya berharap kepada KPU untuk lakukan kajian terhadap rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu," tegas Rio.

Salah satu kuasa hukum NDP, Rivky Mohi menambahkan, terkait laporan dari pihak terlapor (Robin Bilondatu) ini pernah ditelusuri sebelumnya oleh pihak Bawaslu.

Yang menjadi pertanyaan, kenapa laporan tersebut tidak ditindaklanjuti menjadi temuan, padahal Undang-undang membuka ruang untuk itu, kemudian diregistrasi.

"Sedang mereka (Bawaslu) sudah melakukan penelusuran kepada OPD terkait, dalam hal ini dinas perikanan dan Badan Penanggulangan Bencana. Bila tidak salah didinas perikanan tanggal 20 September, dan badan penanggulangan bencana diundang Bawaslu tanggal 10 Oktober untuk dilakukan klarifikasi soal handsanitizer, dan penyerahan bantuan perikanan. Jadi pertanyaan kami kenapa ini tidak diregistrasi dalam bentuk temuan, justru ketika ada laporan diregistrasi dalam bentuk laporan," terangnya.

Menurut Rivky, terkait laporan ini bukan laporan pribadi masyarakat bila melihat pelapor serta saksi-saksi.

"Baik pelapor dan saksi yang dihadirkan berafiliasi dengan salah satu pasangan calon, kami punya jejak digitalnya dan bukti-bukti. Seharusnya ini menjadi laporan pasangan calon dan menjadi sengketa. Nah ketika Bawaslu menyampaikan ini adalah laporan masyarakat menjadi tanda tanya besar buat bagi kami," urainya.

Lebih lanjut dikatakan, terkait Pasal 71 Ayat 3 yang menitik beratkan pada penyalahgunaan kewenangan. Maka harus dibuktikan, kalau pak Nelson pernah mengeluarkan perintah kepada OPD tersebut.

"Terutama, perintah kepada Kepala Dinas Perikanan dan Badan Bencana terkait handsanitizer. Yang lucunya handsanitizer dijadikan barang bukti temuan padahal saat ini masih menjalani uji kelayakan di BPOM alias belum lolos ijin. Begitu juga kehadirannya di acara penyerahan bantuan, semua itu atas inisiatif dinas yang mengudangnya. Sama halnya dwngan jelajah wisata, itu juga inisiatif dari klub motor.

Ditegaskannya, atas tindakan yang dilakukan Bawaslu telah melanggar kode etik.

"Kami punya langkah ke DKPP, begitu juga bila KPU memutuskan pencalonan Nelson tidak memenuhi syarat, langkah kami akan ke MA untuk menguji surat yang dikeluarkan KPU nantinya," tandas Rivky.

Editor: Harso Utiarahman