Perayaan Nataru, Komisi 1 Bakal Monitoring Penerapan Edaran Pemerintah

Perayaan Nataru, Komisi 1 Bakal Monitoring Penerapan Edaran Pemerintah

GOSULUT.ID - DPRD Provinsi Gorontalo akan melakukan monitoring langsung terkait penerapan surat edaran Gubernur Nomor 200/KESBANGPOL/2112/2020 tentang Pelaksanaan perayaan Natal dan Tahun Baru 2021, yang mana didalamnya menyebutkan larangan melakukan kegiatan yang bersifat mengundang atau mengumpulkan orang saat perayaan Natal dan Tahun baru (Nataru) 2021.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Awaludin Pauweni menegaskan selaku Koordinator Komisi I, ia bersama para aleg di komisi tersebut akan turun langsung ke lapangan untuk memantau atau melakukan monitoring langsung apakah masyarakat benar-benar mematuhi edaran dari Pemerintah Provinsi.

"Kami (komisi I) akan memantau langsung penerapan terhadap larangan untuk kegiatan yang bersifat mengundang atau mengumpulkan orang atau membuat keramaian pada perayaan natal dan tahun baru ini," ungkapnya, Rabu (23/12/2020).

Apalagi lanjut Aleg PPP ini, larangan ini lebih dipertegas lagi dengan adanya Maklumat Kapolri bernomor Mak/4/XII/2020.

"Isinya sangat jelas dan tegas yakni untuk tidak menyelenggarakan pertemuan juga kegiatan yang mengundang kerumunan orang banyak di tempat umum perayaan Natal dan kegiatan keagamaan di luar tempat ibadah, pesta/perayaan malam pergantian tahun, arak-arakan, pawai serta pesta penyalaan kembang api," jelasnya.

Menurut Awaludin edaran gubernur dan maklumat Kapolri ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat selama pelaksanaan libur Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru Tahun 2021. 

"Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka wajib diberi tindakan atau sangsi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tegas mantan aleg DRPD Kabupaten Gorontalo ini.

Untuk itu, ia mengharapkan kepada masyarakat agar dapat menghimbau himbauan pemerintah agar dapat menahan diri untuk tidak membuat kegiatan yang menimbulkan keramaian baik Natal dan tahun baru.

"Himbauan atau larangan ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, memberikan perlindungan atau menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat selama pelaksanaan libur natal dan tahun baru," tandas Awaludin.

Editor: Harso Utiarahman