Fanly Katili Tuding Penetapan Tersangka GORR Tanpa Kerugian Negara Lembaga Resmi, Kejati Gorontalo : Semua Sudah Di Bahas Dengan BPKP Dan KPK

Fanly Katili Tuding Penetapan Tersangka GORR Tanpa Kerugian Negara Lembaga Resmi, Kejati Gorontalo : Semua Sudah Di Bahas Dengan BPKP Dan KPK

Laporan Wartawan : Yance Harun

Editor : Mnunu Tangguda

 

 

 

 

 

GoSulut.ID - Kota Gorontalo - Dalam Rilis yang disampaikan oleh Kajati Gorontalo tanggal 27 Juni 2019 terkait penetapan Kasus GORR kemaren, mendapat sorotan tajam dari Ketua Studi Pancasila dan Konstitusi (SPASI) Fakultas Hukum Unisan Gorontalo, Fanly Katili.

Penetapan tersangka di duga terlalu di paksakan, sebab belum menunjukan adanya finalisasi hasil audit Lembaga Negara yang sah secara patent.

"Terlihat dalam Point yang dirilis oleh pihak kejaksaan tinggi, kerugian Negara yang ditimbulkan masih bersifat sementara. Artinya dasar dari pada hasil audit yang menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut, belum cukup bukti, mengenai kerugian negara ditimbulkan dalam kasus GORR ini," kata Fanly Katili.

Akibat belum adanya kepastian terkait hasil audit kerugian negara yg ditimbulkan terkait kasus GORR ini, maka sangat berpotensi untuk menimbulkan gugatan prapradilan.

"Lebih parah lagi, jika prapradilan dilakukan dan dimenangkan para TSK, berarti hasil kinerja pihak kejaksaan tinggi patut di pertanyaan. Kasus sudah menarik perhatian public dan memakan waktu begitu lama, tapi belum selesai dalam rangka melakukan proses penyidikan," kata Fanly Katili.Seharusnya Kejati Gorontalo, Firdaus Dewilmar wajib menjelaskan, bhwa penetapan tsk ini berdasarkan hasil Audit BPK atau BPKP dan menyampai-kan jumlah kerugian negara yang telah pasti sebagai hasil perhitungan lembaga resmi yang berhak menentukan kerugian negara. Tapi sangat di sayangkan tidak didapatkan pada press reeles yang sudah beredar luas.

"Hal ini bisa di indikasikan bhwa sebanarnya belum  cukup bukti terkait kerugian negara dalam kasus GORR. Pertanyaan kembali muncul, apa dasar Kajati untuk penetapan TSK dalam kasus GORR dan Lembaga apa yang menetapkan Adanya kerugian negara dalam Kasus ini???. Perlu di ingat bahwa, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 terkait pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No 20 tahun 2001 tentang UU tipikor,  bahwa perkara Korupsi yang selama ini merupakan delik Formil kini telah diubah menjadi delik Materil. Dimana syarat dari pada unsur kerugian negara pada kasus Korupsi harus berdasarkan perhitungan pasti, jadi tidak bersifat sementara atau hanya sekedar mengira ngira,"Sambungnya.

Fanly Katili menambahkan, Kajati Gorontalo, Firdaus Dewilmar harusnya tidak menggunakan istilah sementara dalam penetapan Kerugian Negara pada Kasus GORR ini. Karena makna dari kalimat sementara bisa dipahami sebagai pemaknaan belum adanya kepastian hukum. Unsur kerugian negara tidak bisa dipahami sebagai perkiraan atau di istilah-kan dengan POTENSIAL LOSS, namun harus dipahami sebagai adanya kepastian yang telah benar benar terjadi atau ACTUAL LOSS dalam tindak pidana Korupsi.

"Hal itu juga sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1 Angka 15 UU BPK yang mendefinisikan  tentang kerugian, yaitu kerugian negara/daerah adalah  kekurangan Uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlah-nya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Hal tersebut juga menyamai konsepsi yang terkandung dalam Pasal 32 ayat 1 UU No. 20 tahun 2001 tentang Tipikor,  yang mengatakan bahwa secara nyata telah ada kerugian negara di dapat dihitung oleh Instansi berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk,"Tambahnya.

Fanly Katili mengatakan, perlu di ingat bahwa, kasus GORR ini sangat mengundang atensi Publik Gorontalo selama beberapa tahun, olehnya publik tentunya sangat menginginkan adanya penyelesain kasus ini dengan benar dan adil tanpa ada kesan diskriminasi terhadap pihak pihak terkait.

"Seharus-nya pihak Kejaksaan Tinggi Gorontalo mengungkap AKTOR INTELEKTUAL yang paling bertanggung jawab terhadap permasalahan kasus GORR ini. Jika kemudian dianggap terdapat kejanggalan dan adanya Indikasi bertentangan dengan peraturan perundang undangan berlaku. Maka tentunnya Pihak Komisi Kejaksaan RI dalam mengawasi proses penyelesaian Kasus ini hingga incrach nanti,"tegas
Ketua Studi Pancasila dan Konstitusi (SPASI) Fakultas Hukum Unisan Gorontalo.
Waktu di mintai tangapannya Kejati Gorontalo, Dr. Firdaus Dewilmar menjelaskan, sudah banyak jurisprudensi  putusan pengadilan dan putusan MK. Sedangkan perhitungan yang dibuat Universitas Gorontalo akan dikonkritkan lagi oleh BPKP Perwakilan Gorontalo, bahkan sudah kita bahas dengan KPK dalam supervisinya serta sudah ada kesamaan pandangan dengan BPKP Perwakilan Gorontalo , tinggal menunggu hasilnya, mudah mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama hasilnya keluar.***