Pemkab Gorontalo Sosialisasikan Perda Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pajak Air Tanah Dan Perda Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pajak Parkir 

Pemkab Gorontalo Sosialisasikan Perda Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pajak Air Tanah Dan Perda Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pajak Parkir 

Laporan Wartawan WWW.GOSULUT.ID, Alwin Ibrahim

Editor : Yance Harun

 

 

 

GoSulut.Id - Limboto - Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui badan keuangan daerah melaksanakan sosialisasikan Perda Nomor 12 tahun 2018 tentang Pakak Air Tanah dan Perda Nomor 13 tahun 2018 Tentang pajak Parkir. Kegiatan itu dibuka langsung Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, Kamis (25/4) di Gedung kasmat lahay. 

Disambangi usai kegiatan, Nelson mengatakn bahwa Pajak ini sangat penting dan dibutuhkan, karena membangun suatu daerah ini tidak hanya dengan Dana APBD, APBN tetapi juga melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga Dana Investasi.
Seperti yang dilaksanakan hari ini, Kata Nelson  terkait Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pajak Air Tanah dan Peraturan Daerah Nomor 13 tentang Pajak Parkir di Kabupaten Gorontalo.

Sosialisasi ini kata Nelson Dalam rangka untuk mengendalikan pengunaan air tanah dengan baik, karena bila tidak dikendalikan maka akan menimbulkan hal negatif bagi pengunaannya.
Selain itu, guna memberikan  motivasi untuk melestarikan sumber air tanah di Kabupaten Gorontalo.  “ dengan berkembangnya daerah begitu luar biasa baik investasi akan menularkan pengunaan air tanah dengan penduduk semakin bertambah", ujar Nelson.

Olehnya, dibutuhkan pengendalian air tanah juga untuk mendapatkan PAD maka dalam rangka ini dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan, kemandirian maupun pelestarian budaya.

Untuk kesadaran masyarakat terhadap pajak di Kabupaten Gorontalo, Nelson menambahkan masyarakat tertib terhadap pajak tetapi pajak terkait usaha ini yang masih kurang termasuk pajak pengunaan air tanah dan parkir.

Sebelumnya kepala badan keuangan, Dewi masita Usman mengatakan, tujuan kegiatan ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pajak daerah. Agar masyarakat/wajib pajak mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak air tanah dan pajak parkir.

“untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat/wajib pajak dan untuk memberikan pemahaman tentang status wajib pajak terkait prosedur perizinan” tutup Kaban Keuangan Dewi Masita Usman.***