Pemkab Gorontalo Gelar Rapat Persiapan Kerjasama Dengan Pemerintah New Zealand

Pemkab Gorontalo Gelar Rapat Persiapan Kerjasama Dengan Pemerintah New Zealand

Laporan Wartawan : Alwin Ibrahim

Editor : Mnuu Tangguda 

 

 

 

 

GoSulut.ID - Limboto - Pemerintah Daerah gelar rapat pembahasan persiapan kerjasama pelaksanaan bimtek pelayanan publik antara pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan Pemerintah New Zealand.

Rapat ini dpimpin langsung asisiten III Drs, Hen Restu, selasa (25/06) diruang kerja Asisten III lantai II kantor bupati.

Waktu di mintai tangapannya berkaitan tentang hasil rapat Asisten III ,Drs Hen Restu mengatakan, rapat ini digelar sesuai misi ke 5 Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Tentang melaksanakan kerjasama untuk  pembangunan daerah.

"Maka pemerintah Kabupaten Gorontalo membuka kerjasama dengan pemerintah New Zealand terkait dengan program pelayananan public, dimana pemerintah New Zealand memberikan bantuan capacity building sebesar 5.000 nz terkait kegitan tersebut,"kata Hend Restu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

”Keterkaitan dengan pelayanan publik dan era revolusi Industri 4.0 saat ini, sebetulnya telah jelas terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ada pasal yang mengatur bahwasanya Pelayanan Publik harus memilki sistem yang dapat memberikan kemudahan pada masyarakat,”Sambungnya.

Hen Restu menambahkan, merujuk pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

” Menyatakan, dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan public, perlu diselenggarakan sistem Informasi yang bersifat nasional. Sementara di Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem Informasi Elektronik atau Non elektronik. Sekurang-kurangnya meliputi, profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola pengaduan dan penilaian kinerja,” jelas Hen Restu.

Maka dari itu sudah cukup jelas bahwa setiap penyelenggara diwajibkan untuk menyediakan sistem informasi secara nasional. Dengan begitu tidak lain teknologi informasi berperan besar dalam rangka pemenuhan sistem tersebut untuk skala nasional.

”Hal itu, sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk dapat menyesuaikan penyelenggaraan pelayanannya pada masyarakat dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 saat ini, dengan menerapkan pelayanan publik yang berbasis teknologi (digital,red),”harap Hen Restu.***