Pemkab Bolmong Utara Gelar Apel Perdana, Bupati Depri Pontoh : Ingat Sanksi Hukuman Disiplin Sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010

Pemkab Bolmong Utara Gelar Apel Perdana, Bupati Depri Pontoh  : Ingat Sanksi Hukuman Disiplin Sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010

Laporan Wartawan : Muchtar Harundja

Editor : Yance Harun

 

 

 

GoSulut.ID –Boroko - Pemerintah Kabupaten Bolaang mongondow Utara gelar apel perdana dihalaman kantor bupati, senin (10/6).

Dalam sambutannya, saat apel perdana tersebut, Bupati Bolaang mongondow Utara,  Drs. H. Depri Pontoh mengatakan,  pada seluruh peserta apel, secara pribadi dan atas nama bupati, mengucapkan selamat Idul Fitri 1440 H.

”Di harap-kan kemenangan usai menjalankan ibadah puasa, akan memberikan nuansa baru untuk lebih baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara dan masyarakat,”Sambungnya.

Depri Pontoh, memberikan apresiasi pada seluruh PNS, THL dan Sangadi beserta perangkat Desa yang hadir dalam pelaksanaan Apel Perdana.

”Kesiapan dalam bekerja dan mengabdi tidak boleh mengendur, jangan sampai ada kekosongan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat setelah cuti bersama yang cukup panjang,”ujar Depri Pontoh.

Sesuai edaran Menpan RB, diinstruksikan pada BKPP untuk segera menindaklanjuti dengan membuat laporan kehadiran PNS yang diinput melalui Aplikasi SIDINAN KEMENPAN RB.

”Selain itu, terhadap PNS yang tidak hadir tanpa alasan yang sah harus dijatuhi sanksi hukuman disiplin sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS,”kata Depri Pontoh.

Hari ini kita semua harus mengucapkan  rasa syukur pada Allah SWT atas kesuksesan semua pihak. Kabupaten Bolaang mongondow Utara kembali meraih Opini WTP untuk ke tiga kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

”Saya mengingat-kan pada seluruh Pemerintah Desa, agar lebih optimal dalam pengelolaan Keuangan Desa serta lebih cepat dalam melakukan penyerapan Dana Desa. Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Di himbau para Sangadi wajib membuat papan informasi keuangan Desa serta papan informasi disetiap kegiatan pembangunan, sehingga masyarakat dapat mengetahui semua program kegiatan yang dilaksanakan,”tegas Depri Pontoh.

Untuk itu, kedepan kiranya, segera dilakukan evaluasi pada seluruh Bumdes yang ada.

”Sebagaimana Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang perangkat Desa,” ujar Depri Pontoh.    

Setelah apel Bupati Depri Pontoh dan Wakil Bupati, Amin Lasena dan Sekda, saling maaf memaafkan dengan jabatan tangan dengan para OPD, para camat, sangadi dan perangkat desa dan jajaran ASN.***