Pemerintah Daerah Konsultasi Ke Mendagri Dan Bawaslu RI

Pemerintah Daerah Konsultasi Ke Mendagri Dan Bawaslu RI

GOSULUT.ID - JAKARTA - Dengan mempertimbangkan aturan yang telah disampaikan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu),  maka pelaksanaan pelantikan kepala Desa Sukamakmur Kecamatan Tolangohula yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2020, oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo di tunda sembari menunggu hasil konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, Jum'at (10/01/2020).

Hal ini dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo agar di kemudian hari tidak terkesan melanggar regulasi yang ada, sebab Bupati Kabupaten Gorontalo saat ini termasuk salah satu petahana di pemilihan kepala daerah nanti.

Atas penundaan tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo, Haris Suparto Tome, ST., MT. menjelaskan, Pemerintah terpaksa melakukan penundaan setelah melihat adanya pemberitahuan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada Bupati Prof. Nelson Pomalingo tentang batas akhir mutasi oleh Kepala Daerah yang akan mencalonkan diri pada pilkada 2020 nanti.

“ Bahwa pelantikan itu bertepatan dimasa masa transisi. Bupati Gorontalo sudah mendapatkan pemberitahuan dari Bawaslu tentang batas akhir mutasi terhadap apartur pemerintah, maka tentunya Pemerintah melakukan beberapa kajian dan disimpulkan pelantikan tersebut dilakukan penundaan," ujar Haris saat di konfirmasi.

Haris, menyampaikan Pemerintah Daerah saat ini, dituntut harus bertindak hati-hati dalam melakukan tindakan administrasi. Maka untuk itu terkait pelantikan kades Sukamakmur sementara di konsultasikan.

" Untuk menyikapi persoalan tersebut Bupati Nelson  telah menugaskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bagian Pemerintahan, dan Bagian Hukum untuk melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Bawaslu Pusat untuk mendapatkan kejelasannya sehingga tidak menabrak aturan," ujar Haris

Dan saat ini, kata Haris Pemerintah Daerah sementara melakukan konsultasi ke Kemendagri dan Bawaslu Pusat untuk mendapatkan kejelasan.

" Apakah proses pelantikan kepala Desa tersebut dibenarkan oleh regulasi. Tentang pelaksanaan mutasi atau pelantikan aparat menjelang Pilkada di Kabupaten Gorontalo kita tunggu saja hasilnya," kata Haris

Ia menambahan desakan pelantikan kepada kades baru di Sukamakmur tak lain adalah keinginan untuk menggantikan kades sebelumnya yang telah meninggal dunia.

“ Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu dilakulan konsultasi dan koordinasi dengan pihak Kemendagri dan Bawaslu, " ungkapnya.

Terakhir,  kata Haris pemerintah Kabupaten Gorontalo memperhatikan dan menyimak dengan secara seksama beberapa pendapat yang coba dilontarkan oleh beberapa pihak yang ada di Tolangohula, baik yang puas dan tidak puas terhadap keputusan tersebut, sehingga penundaan pelantikan itu tidak berhubungan dengan beda partai beda dukungan.

“ Kami memperhatikan dan menyimak dengan seksama beberapa pendapat yang coba dilontarkan oleh beberapa pihak, baik yang puas, tidak puas terhadap keputusan tersebut. Maka perlu kami menegaskan pelaksanaan penundaan pelantikan tidak berhubungan dengan beda partai, beda pilihan, beda warna apa pun, sebab selama ini bupati bekerja berdasarkan regulasi dan tata aturan birokrasi. Hal ini sudah dibuktikan sejak dari pelantikan pada saat pileg bahkan hingga  saat proses pilkada ini. Semua diberikan ruang kepada siapa pun yang ingin mencalonkan," tegas Haris Soeparto Tome. ***