Lembaga Ampuh Provinsi Gorontalo Desak Kajari Tahan Tersangka Kasus Abrasi Biluhu

Lembaga  Ampuh  Provinsi Gorontalo Desak Kajari Tahan Tersangka Kasus Abrasi Biluhu

Laporan Wartawan www.gosulut.id

 

 

GoSulut.Id - Limboto - Para pemerhati korupsi di Provinsi Gorontalo mempertanyakan kembali pada pihak Kejari Kabupaten Gorontalo Dr. Supriyanto, tentang penetapan tersangka yang begitu ramai-nya di beritakan oleh media di Provinsi Gorontalo.

”Berdasarkan Press release Kejari Limboto pada November 2018, disampaikan Kajari Limboto Dr.Supriyanto, SH, MH pada konfrensi Pers yang digelar diaula kantor Kejari Limboto, Senin (19/11)” Ungkap Ketua Studi Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang juga sebagai Ketua Lembaga Analisis dan Monitoring Produk Hukum (AMPUH) Provinsi Gorontalo Fanly Katili.

Namun sampai sekarang, para tersangka proyek abrasi pantai biluhu, belum di lakukan penahanan entah kenapa, karena sudah hampir dua bulan, perkara tersebut belum di limpah-kan di pengadilan tipikor, tanpa sebuah alasan yang jelas di public.

Disatu sisi dugaan terhadap kerugian negara pada pekerjaan proyek Abrasi Pantai di Desa Biluhu Tengah Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo ditahun 2017 dengan total anggaran Rp 1.268.477.000.

”Berdasarkan hasil audit BPK Provinsi Gorontalo, negara merugi sebesar Rp 380.543.100 yang di kerjakan oleh Cv Tri Karya Darma, sesuai penyampayan Kejari Limboto Dr. Supriyanto saat Jumpa Pers beberapa waktu lalu” Jelas Fanly Katili, minggu (3/2) di www.gosulut.id. 

Maka dengan dua alat bukti, Mantan Kabid SDA selaku KPA yang sekarang masih menjabat Kabid Binamarga PU Provinsi Gorontalo, telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur Cv Tri Karya Darma AHN pada Senin (19/11) oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo.

”OLeh Karena Kasus ini-pun telah ada penetapan TSK,  maka kami MENDESAK pada Kajari Limboto, agar segera melakukan penahanan pada oknum KABID pada Dinas PUPR Provinsi Gorontalo SP dan AHN, desakan ini bukan karna didasari dengan niat mengintervensi penegakan hukum, tapi demi tegak-nya pemberantasan Kasus Korupsi diwilayah hukum Provinsi Gorontalo” Kata Fanly Katili. 

Kami mendukung kinerja Pihak Lembaga Institusi Kejari Limboto, agar supaya semakin konsisten dalam mewujudkan komitmen-nya untuk Memberantas Korupsi di daerah, kemudian menjaga Wibawa dan Prestasi Kinerja Kejaksaan Tinggi dalam hal ini Kajati Gorontalo,  yang belum lama ini mendapat PREDIKAT TERBAIK se indonesia dalam hal Pemberantasan Korupsi.

”Harus segera melakukan Upaya Preventif, sejak awal terhadap kemungkinan melakukan tindakan menghilangkan barang bukti, terkait kasus yang kini tengah disangkakan pada para TSK, sebab kini TSK masih menjabat sebagai salah satu Kabid di Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, bahkan jangan sampai melarikan diri dan di khawatir-kan kekhawatiran TSK melakukan tindakan sama pada Jabatan lainnya, bila perbuatan demikian terjadi lagi, siapa di salah-kan”Tegas Fanly Katili.  

Dengan semangat mewujudkan Perintah UU no 20  thn 2001 tentang tindak Pidana Korupsi, agar Gorotalo benar sebagai provinsi yang punya Komitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi dan pecegahan perbuatan demikian tidak terulang lagi, menjadi misi jajaran adiyaksa.

Berdasarkan beberapa Pertimbangan dan Sekaligus Kekhawatiran diatas,  maka Kami MENDESAK kajari Limboto Agar Segera MELAKUKAN PENAHANAN kepada Para Tersangka. Kami Minta agar Supaya Minggu ini juga Kajari melakukan PENAHANAN.

Jika hal ini tidak dilakukan, maka dikhawatirkan akan dapat menimbulkan kecurigaan terkait di masyarakat dan bisa jadi bias yang berdampak pada Image yang kurang baik lagi, pada Institusi Lembaga Kejaksaan.

”Bila dalam jangka Waktu 5x24 Jam pihak Kajari belum juga melakukan Penahanan, maka kami akan mendatangi Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan Kejari Limboto untuk menyatakan Mosi tdk percaya” Ujar Fanly Katili.

Cukuplah dugaan beberapa Kasus Korupsi di gorotalo yang sampai hari ini menjadi atensi dan perbincangan kurang mengenakan dikalangan masyarakat dengan berbagai Spekulasi trend Negatif di alamatkan pada Lembaga Kejaksaan. Maka Kasus Abrasi Biluhu ini yang notabene-nya telah menetapkan TERSANGKA ini, jangan lagi menambah daftar pertanyaan masyarakat.

”Olehnya kami harap pihak Kejaksaan, sekali lagi segera melakukan PENAHANAN pada Para Tersangka. jika tdk,  maka kami akan melakukan Upaya desakan dlm bentuk yg lain dgn cara aksi besar besaran” Tutur Ketua Studi Pancasila dan Konstitusi  Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang juga sebagai Ketua Lembaga Analisis dan Monitoring Produk Hukum (AMPUH) Provinsi Gorotalo Fanly Katili melalui WhatsApp Redaksi www.gosulut.id.

Saat di mintai tangapannya Kejari Limboto melalui WhatsApp Redaksi www.gosulut.id mengatakan, sampai saat ini pihak Kejari Limboto, tinggal melengkapi berkas perkaranya.***