Pembangunan Rumah Layak Huni Menjadi Target Pemerintahan Rusli Habibie

Pembangunan Rumah Layak Huni Menjadi Target Pemerintahan Rusli Habibie

GoSulut.Id - Kota Gorontalo - Dinas Perumahan Rakyat  dan Kawasan Pemukiman yang menjadi tugas pokok, menurunkan angka Backlog (kepemilikan,red) rumah dan menyiapkan bantuan rumah bagi masyarakat miskin sekaligus menurunkan angka rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Gorontalo.

Maka guna mengentaskan kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan provinsi, luasannya antara 10 ha sampai 15 ha dan ber-sama sama kabupaten/kota serta pusat dlm mengurangi kawasan kumuh, bahkan mengentaskannya di Provinsi Gorontalo, ungkap Kadis PRKP Aries Ardiyanto.

Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Rusli Habibie, guna mengurangi angka kemiskinan di 2018, telah membangun kembali 610 Rumah Layak Huni (RLH) dengan anggaran mencapai Rp18 miliar, ucap Kadis PRKP Aries Ardianto .

Sesuai data yang ada, sejak 2012 sampai 2017, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas PRKP telah membangun 4.617 Rumah Layak Huni di daerah ini.

” Maka dalam beberapa tahun kedepan, yang harus di capai untuk pembangunan Rumah Layak Huni 19.864, yang sudah menjadi program pemprov di bawah kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim, sampai berakhirnya kepemimpinan” Ujar Aries Ardianto.

Bahkan sekarang ada program pemerintah pusat tentang kepemilikan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui aplikasi Rumah Indonesia (RUMI). Pasti pertanyaan-nya bagimana peruntukan rumah bagi ASN bagaimana itu?

Sebenarnya, itu tugas pemerintah pusat yang di delegasikan ke Pemerintah Provinsi sesuai amanat UU 23 tahun 2014, di mana masyarakat berpenghasilan Rendah adalah masyarakat yg memiliki penghasilan di bawah 4 juta rupiah per-bulan-nya, jika di ambil besaran penghasilan itu, maka ASN sebagian besar masuk dlm MBR.

”Makanya Pemerintah Pusat mengeluarkan aplikasi RUMI atau Rumah Indonesia yg pemanfaatannya di terapkan lebih dulu pada ASN” Kata Aries Ardianto.

Sesui  hasil evaluasi pemerintah pusat secara nasional, Provinsi Gorontalo masuk dalam rengking tiga pada rasio aplikasi RUMI oleh Aparatur Sipil Negara.

"Semoga saja penyediaan rumah bagi ASN, dapat segera di-wujud-kan pemerintah pusat," Tutur Aries Ardiyanto.

Lanjut Kadis PRKP Provinsi Gorontalo Aries Ardiyanto, bagi masyarakat yang ingin mendapat program pembangunan rumah hunian yang layak untuk masyarakat miskin.

”Syarat utama, tanah betul betul, sdh di kuasai sepenuhnya, tidak perlu sampai tersertifikat melalui BPN, paling tidak sudah ada pengesahan dari Ayahanda/Ibunda di Desa/Kelurahan, kemudian memiliki KTP dan KK di foto copy” Tegas Aris Ardiyanto.

Di tahun 2019 nanti, tersebar di kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, jelas Kadis Perumahan Rakyat  dan Kawasan Pemukiman Aries Ardianto. (Mnt-kolonglangit)