Pemandangan berbeda di ruas-ruas Kota Manado

Pemandangan berbeda di ruas-ruas Kota Manado

Oleh Taufik Bilfaqih

​​​​​​​​​Komisioner Bawaslu Kota Manado 


GoSulut.Id - Manado : Komisi Informasi menyebar Spanduk tentang pentingnya kesadaran publik untuk ikut berpartisipasi dalam mengakses informasi dari lembaga negara, baik dalam hal anggaran hingga kebijakan.

Sebagaimana yang dimafhum, Komisi Informasi berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan Pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Belum lama ini, tanah air sedang diramaikan dengan gerakan kritis anggota DPR pendatang baru baik pusat dan daerah yang mempublikasikan anggaran-anggaran tertentu, baik yang realistis hingga yang bermasalah. Nampaknya, sebaran dan keberadaan Komisi Informasi ini menjadi legitimasi bagi gerakan tersebut. Maka sepantasnyalah transparansi tidak lagi menjadi momok melainkan wujud dari implementasi demokrasi yang sesungguhnya.

Nampaknya, aksi Komisi Informasi di Sulut ini menjadi tantangan baru bagi Calon Kepala Daerah di Provinsi serta Kabupaten dan Kota yang akan menggelar Pilkada ini.

Sanggupkah para pemimpin nanti membuka selebar-lebarnya isi APBD? Maukah para calon memproklamirkan visi misi tersebut? Atau, jangan-jangan?

Alhasil... Hak rakyat, sering pupus karena kegagalan Pemimpin dalam membijaksanai anggaran hingga program. Nah, dalam konteks penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, publik pun berhak mendapatkan informasi dari penyelenggara, baik KPU, Bawaslu bahkan DKPP.

Pertanyaannya, apa-apa saja yang berhak diketahui publik terkait informasi yang dikelola oleh penyelenggara Pilkada maupun Pemilu?

Sebelum menjawab pertanyaan ini, harus diingat, terkait informasi, ada yang bersifat dikecualikan ada yang tidak. Dengan kata lain, tidak semua informasi terbuka untuk umum, seperti apa? Apa jawabannya?

Saran Saya, silahkan buka di situs Penyelenggara Pemilu dan Pilkada, khusus di rubrik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Semua dapat diakses. Kali ini, Saya ingin mengingatkan ke Publik. Oleh karena informasi dari penyelenggara negara ini bagian dari hak bangsa, maka momentum perekrutan Panwascam, Alokasi Penggunaan Anggaran Pilkada serta setiap kebijakan Lembaga seperti Bawaslu, sepantasnya dapat diakses dan dikontrol. Hal ini sebagai bagian dari, sekali lagi, menjalankan hakikat demokrasi.

Ayo, Kami di Bawaslu Manado berharap diawasi pula. Sembari Kita sama-sama mengawasi jalannya pagelaran Pilkada 2020.

Manjo, #JangKoreManado