Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021, Banggar Deprov Ikuti Sosialisasi Permendagri No 27 Tahun 2021 

Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021, Banggar Deprov Ikuti Sosialisasi Permendagri No 27 Tahun 2021 

GOSULUT.ID - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo mengikuti Sosialisasi Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 di Hotel SwissBell Mandi, Jumat (24/09/2021).

Salah satu anggota DPRD Espin Tulie menyampaikan dari sosialisasi yang diikuti berbagai hal dan informasi yang sangat bermanfaat bagi DPRD khususnya sebagai anggota Banggar salah satunya dalam rangka memperjuangkan Pokok-pokok pikiran (Pokir) baik dari hasil Musrembang dan kegiatan reses anggota dalam menjaring aspirasi masyarakat.

Dikatakan, berdasarkan penjelasan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri bahwa pemasukan pokir seharusnya dilakukan dari awal pembahasan anggaran, atau setelah pelaksanaan Musrembang sebelum masuk RKPD seharusnya sudah diselaraskan.

"Antara Pokir dari DPRD melalui Musrembang atau reses kemudian diselaraskan dengan pemerintah daerah melalui  SKPD yang terkait. Kita (DPRD) terlambat memasukkan pokir karena harus disesuaikan dengan Tata tertib DPRD dimana pokir harus diparipurnakan," sambungnya.

Namun lanjut Espin, perubahan dapat dilakukan diawal tahun melalui memparipurnakan hasil-hasil pokir DPRD yang terjaring dari aspirasi saat reses dilaksanakan.

Dikatakan, tahapan untuk memasukan ke SKPD terkait telah sesuai sebagaimana diisyaratkan dalan UU aturan Permendagri, tinggal bagaimana seorang anggota dewan berjuang pada saat pembahasan perubahan anggaran.

"Tinggal bagaimana kita mengawal dan memperjuangkan pada saat perubahan di APBD tahun 2022, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," ujar Espin.

Lanjut dia, sebelum pelaksanaan musrembang akan dilakukan sinkronisasi antara DPRD dan Pemerintah daerah melalui OPD terkait. Bila itu telah dilakukan maka akan dilakukan sidang paripurna.

"Nah, bila sudah paripurna maka tidak bisa diutak atik lagi karena telah masuk dalam RKPD yang jabarannya tertuang salam renja SKPD. Bila kita lakukan nanti pada KUA PPAS maka kita hanya bisa merubah volume dan rinciannya dan tidak bisa lagi merubah program kegiatan diawal. Olehnya sosialisasi ink sangat penting bagi kami sendiri dan anggota DPRD secara keseluruhan," pungkasnya.