Para Aktivis Pertanyakan Kewajiban Perusahaan Sawit Di Kabupaten Gorontalo

Para Aktivis Pertanyakan Kewajiban Perusahaan Sawit Di Kabupaten Gorontalo

Laporan Wartawan www.gosulut.id, Maman Ntoma

 

GoSulut.Id – Limboto - Dalam konteks peningkatan pembangunan sektor pertanian atau perkebunan pada suatu daerah setidaknya pemerintah mempunyai konsep, guna menentukan suatu keinginan yang bakal dicapai nanti, keutamaannya dalam bentuk pengelolaan keuangan.

Terutama pada mitra pemerintah, misalnya Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Swasta hingga perseorangan-pun harusnya mempunyai konsep, yang dituangkan dalam program jangka pendek,menengah dan program jangka panjang yang disebut cash flow statemen, ungkap Kordinator AMMPD Rahmat Mamonto, minggu (20/1).

Tentu saja hal seperti ini dikehendaki oleh semua pihak guna membangun komunikasi yang bersifat transparan,akuntabel dan cenderung dalam kebersamaan.

”Tetapi ada kalanya mitra pemerintah yang sudah memperoleh izin disuatu daerah melakukan upaya penyimpangan, baik itu internal maupun eksternal, kadang pula dicelah celah semua ketentuan dan peraturan dilabrak, guna menguntungkan perusahaannya dan atau pribadinya” Ucap Rahmat Mamonto.

Kejadian yang dipicu oleh beberapa bocoran serta diperoleh dari sumber resmi, menyebut adanya dua perusahaan yang berinfestasi dibidang perkebunan komoditi kelapa sawit, dalam persoalan ini, di duga PT.Hexsa dan PT.Palma tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan.

”Diduga pemasalahan yang dihadapi kedua perusahaan, menyangkut kewajiban membayar pajak, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)” Tutur Koordinator Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pemerhati Daerah.

Lanjut Rahmat Mamonto mengatakan, jumlah pajak yang mestinya disetor ke kas daerah adalah sebesar tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah, namun kenyataan yang ada, pihak perusahaan hanya membayar Dua Milyar Seratus Juta Rupiah.

Hal senada di sampaikan salah satu anggota Lsm Lingkungan Green Peace Fazrin Saleh, didalam aturan perpajakan khususnya BPHTB, mempunyai rumusan guna menetapkan nilai pajak, dan pajak itu bersifat memaksa, tercantum didalam aturan serta UU.

Tetapi sangat disayangkan, setoran yang direalisasi-kan oleh pihak perusahaan sawit di tahun 2018, tanpa ada validasi dari aparat yang berkompeten dibidang pendapatan.

”Namun pihak perusahaan tetap menyetor beban pajak mereka, yang dinilai masih kurang dari ketentuan pajak, dengan alasan menunggu regulasi baru, dalam merumuskan jumlah keseluruhan yang ditetapkan secara formal” Jelas Fazrin Saleh.

Secara terpisah Bupati Kabupaten Gorontalo Nelson Pomalingo di mintai tangapan-nya mengenai kedua perusahaan sawit yang belum memenuhi kewajibanya, tentang BPHTB mengatakan silahkan hubungi Asisten III Hend Restu dan Kaban Keuangan terkait tentang hal ini.  

Waktu di mintai tangapannya Kabid Pendapatan Keuangan Kabupaten Gorontalo Saifudin Abdullah menyatakan, kedua perusahaan tersebut hanya menghendaki realisasi jumlah keseluruhan pajak BPHTB dirumuskan atas validasi yang berpatokan pada NJOP yang diambil berdasarkan tahun pembelian, sehingga itu realisasi pajak oleh kedua perusahaan tersebut hanya mencapai dua milyar seratus juta rupiah.

”Lebih aneh lagi, pihak perusahaan hanya membayar kewajiba-nya tanpa ada validasi data dari bidang pendapatan kami, bahkan mereka masih mencari regulasi untuk mengurangi nilai pembayaran dari 7,7 Milyar Rupiah” Ujar Saifudin Abdullah.

Sesuai data yang ada di Bidang Pendapatan dan Keuagan Daerah, maka PT Hexsa 3,8 Milyar dan PT Tri Palma 3,9 Milyar yang harus di selesai-kan, tanpa harus di kurangi, karena berdasarkan ketentuan per-pajakan, apalagi bicara investasi.

”Tapi alasan pihak perusahaan, mereka mengacu nilai NJOP di ambil berdasar-kan tahun pembelian, sehingga mereka tak menerima kalau rumus perhitungan-nya di ambil berdasar-kan tahun berjalan, sesuai ketentuan berlakua” Jelas Saifudin Abdullah. ***