Opini WTP Sebagai Kewajiban Minimum Dan Bukan Prestasi, Sirajudin Lasena, SE, MEc.Dev : Namun WTP Bukan Hadiah BPK, Tapi Hasil Kerja Keras Semua Pihak

 Opini WTP Sebagai Kewajiban Minimum Dan Bukan Prestasi, Sirajudin Lasena, SE, MEc.Dev : Namun WTP Bukan Hadiah BPK, Tapi Hasil Kerja Keras Semua Pihak

Laporan Wartawan : Muchtar Harundja

Editor : Yance Harun

 

 

 

GoSulut.ID - Manado - Badan Pemeriksa Keuangan mengadakan kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD TA. 2018 yang dihadiri oleh 15  kabupaten/kota  Se- Provinsi Sulawesi Utara.

Pemerintah Kabupaten Bolmong Utara kembali mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang di serah-kan oleh BPK RI pada Bupati Bolaang Mongondow Utara BPK Drs Hi. Depri Pontoh.

Waktu di mintai tangapan-nya Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,

Sirajudin Lasena, SE, MEc.Dev mengatakan, sebenarnya Bolmong Utara sudah 4 kali meraih WTP dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Kali pertama belum terlaksana, sebab ada beberapa item permintaan BPK yang tidak sempat kami tunaikan.

”Alhamdulillah,sudah tiga tahun berturut turut, kita telah meraih opini WTP,”jelas Sirajudin Lasena, SE, MEc.Dev.

Opini WTP, merupakan pernyataan pendapat dari para auditor, mereka telah melakukan analisa terhadap laporan keuangan Pemda Bolmong Utara . Dalam analisa tentang laporan keuangan tahun 2018 telah dinyatakan wajar tanpa pengecualian (WTP).

” Hal itu artinya, semua rekening- rekening yang Pemerintah daerah sajikan dalam laporan keuangan sudah berdasarkan 4 kriteria yang selalu diajukan BPK dalam mengambil opini,”Sambungnya.

Sirajudin Lasena, SE, MEc.Dev menjelaskan, hal pertama, apakah laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah itu sudah disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yaitu yang telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang mengatur secara sistematis penyajian laporan keuangan. Terdiri dari laporan administrasi anggaran, laporan keuangan operasional, laporan perubahan ekuitas (LPE), Laporan Perubahan standar anggaran lebih, Neraca dan catatan atas laporan keuangan. Ini menjadi bahan pertimbangan BPK dalam memeriksa laporan keuangan.Kedua, apakah pemerintah daerah ini telah mengungkapkan secara penuh atau open  disclauser dalam laporan keuangan. Ketiga, apakah laporan keuangan ini telah disusun sesuai dengan per undang undangan yang berlaku. Keempat, apakah sistem pengendalian internal dalam pemerintahan daerah berlaku efektif yaitu sistem pekerjaan yang memakai sistem rantai, maksudnya siapa bekerja apa, siapa yang mengawasi apa atau pengawasan secara penuh.

”Berdasarkan bukti, dokumen dan berdasarkan SPJ dari sampel-sampel yang ada, baik belanja maupun pendapatan dari pada SKPD. Dengan menggunakan pengujian dan prosedur yang telah disebutkan tadi. Maka BPK mengambil kesimpulan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018 telah disajikan secara memadai dan secara wajar, sehingga BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP),” kata Sirajudin Lasena, SE, MEc.Dev.

Perlu di ketahui oleh kita semua tentang WTP, tidak datang dan diberikan begitu saja atau hadiah dari BPK.

”Namun hasil kerja keras dari siapa saja, yang terlibat dalam mata rantai pengelolaan keuangan daerah. Baik  Pejabat Tinggi dalam daerah maupun PTT, yang terlibat dalam mewujudkan meraih WTP,” ucap Sirajudin Lasena, SE, MEc.Dev.

Paling menarik menurut enam anggota  BPK RI, seperti di sampaikan Prof.Dr. Ashari Azhar menyatakan, opini WTP sebagai kewajiban minimum dan bukan prestasi.

”Karena sudah menjadi standar, agar kita bisa masuk dalam penganggaran berbasis kinerja. Masuk dalam pintu penanggulangan kemiskinan, menurunkan angka pengangguran, APBD pro rakyat, maka harus WTP, sebab itu syaratnya,” tutur Sirajudin Lasena, SE, MEc.Dev.

Maka sudah saatnya Pemda Bolmong Utara mengarahkan anggaran itu ke sektor yang dapat menurunkan angka pengangguran, angka kemiskinan dan pada program kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan rakyat.***