OPD Harus Lakukan Inovasi Publik, Wagub Idris Rahim : Pelayanan Harus Cepat Dan Tepat

OPD Harus Lakukan Inovasi Publik, Wagub Idris Rahim : Pelayanan Harus Cepat Dan Tepat

GOSULUT - GORONTALO - Dalam rapat koordinasi inovasi pelayanan publik yang digelar oleh Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Gorontalo di Ruangan Dulohupa Gubernuran Gorontalo, Rabu (29/1/2020).

Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim menegaskan pada semua Organisasi Perangkat kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo lebih giat lagi di tahun 2020 ini melakukan inovasi pelayanan publik.

"Untuk itu, pada tahun 2020 para OPD harus lebih meningkatkan sebuah Inovasi Pelayanan publik," tegas Idris Rahim.

Karena dalam mewujudkan inovasi pelayanan publik yang baik, harus didukung oleh aparatur yang memiliki kapasitas, berintegritas, berkarakter, profesional, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Pelayanan itu harus cepat, tepat, dan sederhana. Setiap aparatur juga harus memiliki sikap dan perilaku yang santun. Jadikan senyum, sapa, dan salam menjadi budaya dalam pelayanan publik,” ujar Idris Rahim.

Nanti-nya, kriteria penilaian dalam inovasi pelayanan publik yaitu memiliki gagasan kebaruan yang unik, efektif dengan memperlihatkan capaian yang nyata.Dan memberi solusi, bermanfaat menjadi contoh oleh unit pelayanan publik lain serta berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo Alim Niode menjelaskan, inovasi adalah gagasan atau ide kreatif orisinal-adaptasi, yang bisa memberikan manfaat ke masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

"Dengan demikian akan tercipta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta pengembangan sumber daya manusia pada unit pelayanan publik," jelas Alim Niode.

Untuk itu, inovasi diperlukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ditandai dengan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

"Alhamdulillah tingkat kepatuhan untuk Pemprov Gorontalo pada tahun 2019 masuk dalam zona hijau. Maka tahun ini seluruh Ombudsman akan melakukan resurvei pelayanan publik yang meliputi kepatuhan terhadap undang-undang pelayanan publik, kompetensi penyelenggara layanan, serta persepsi pengguna layanan. Tiga hal utama ini yang akan menentukan zona pelayanan publik,”ujarnya.***

Hrs/hms