Mari Tegakkan Keadilan Pemilu 2019 Di Provinsi Gorontalo

Mari Tegakkan Keadilan Pemilu 2019 Di Provinsi Gorontalo

Laporan Wartawan www.gosulut.id, Ance Harun 

 

GoSulut.Id - Kota Gorontalo - Penerapan aturan dalam rangka menyelenggarakan Pemilu tahun 2019 di Provinsi Gorontalo, sejatinya membutuhkan perhatian serius semua pihak. Guna memperoleh hasil pemilu yang berkwalitas, tentunya membutuh-kan peran Aparat Pemerintah dan Lembaga lembaga Penyelenggara Pemilu.

Terutama bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah ini, harus turut mengambil bagian, dalam menaati serta mengawasi pemilihan umum sesuai ketentuan peraturan dan hukum yang berlaku, ungkap Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Jelas Djaharudin Umar di ruang kerja-nya, selasa (23/1)

Semestinya, jika warga negara yang baik dapat memberikan suatu bentuk partisipasinya, guna melaksanakan pemilu yang berintegritas, bebas dan rahasia serta menjaga keamanan dan ketertiban umum. ”Sebagaimana telah diamanahkan didalam UU No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Peraturan KPU No.28 tahun 2018 khususnya yang mengatur tatacara dalam melaksanakan kampanye pemilu” Jelas Djaharudin Umar.

Dalam UU No.7 tahun 2017 dan Peraturan KPU yang mengatur pelaksanaan tahapan pemilu itu, juga termasuk didalamnya mengatur alat peraga yang digunakan pada saat kampanye hingga keterkaitan dengan pemanfaatan pemberitaan di media massa cetak,elektronik dan media online di lakukan secara adil dan berimbang.

”Dalam konteks pemberitaan Bawaslu Provinsi Gorontalo, berharap pada Insan Pers menyuguhkan pemberitaan yang berimbang untuk semua partai politik, jangan hanya memihak di salah satu partai politik” Kata Djaharudin Umar di ruang kerja-nya.

Bawaslu Provinsi Gorontalo, juga berharap untuk semua Insan Pers untuk bersama sama mensukses-kan pelaksanaan pilpres dan pileg,  dalam penyebaran informasi yang bermuatan positif, jangan mengundang pro dan kontra yang dapat menimbulkan kegaduhan ditengah tengah masyarakat,  Ungkap Djaharudin Umar.

Bigitu pula bagi para pejabat negara, mestinya pejabat yang bersangkutan, bersikap netral dan tidak memihak pada salah satu partai politik atau peserta pemilu tertentu.

”Kecuali pejabat negara yang berstatus sebagai pengurus partai politik di daerah, seperti gubernur, bupati/walikota, dalam peraturan dan undang undang tentang pemilu, disebutkan harus cuti dan tidak menggunakan fasilitas pemerintah yang berkaitan dengan jabatannya, tapi bila kegiatan pada hari libur, maka pejabat yang bersangkutan tidak harus cuti, namun tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas pemerintah”Jelas Djaharudin Umar.

Mengakhiri perbincangannya bersama Wartawan www.gosulut.id Djaharudin Umar, meminta media massa selaku mitra seluruh lapisan masyarakat, sama sama untuk mengawasi ,mana kegiatan pejabat negara yang terkait dengan pemerintahan dan mana kegiatan masuk unsur kampanye pemilu, bisa di kategorikan pelanggaran.

”Mari kita awasi secara bersama pelaksanaan pemilu di Provinsi Gorontalo, agar dapat berjalan sesuai harapan kita semua, dengan tagline Bawaslu “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu” Tegas Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Djaharudin Umar.***