Launching Jaksa Menjaga Desa Sejahtera

Launching Jaksa Menjaga Desa Sejahtera

Laporan Wartawan WWW.GOSULUT.ID, Ifan Ceper

 

 

 

GoSulut.Id - Limboto - Pemerintah Kabupaten Gorontalo kerjasama dengan Kejaksaaan Tinggi melaunching Jaksa Menjaga Desa Sejahtera, kegiatan dilaksanakan di gedung olah raga (Gor) David -Tonny, kamis (14/03).

Di hadiri oleh  Bupati Gorontalo Prof.Nelson Pomalingo, Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Firdaus Delwilmar, SH,MH, Kepala Kejaksaan Negeri Limboto, Dr.Supriyanto, Asisten Ombudsman Bidang Hukum, Wakil Ketua DPRD Kab.Gorontalo, Irwan Dai, Kapolres Goronto, AKBP Dafcoriza, S.I.K, M.Sc, Ketua KPU Kabupaten Gorontalo, Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo,  Wakil Ketua Pengadilan Agama, Danramil Limboto mewakili Danyon, Asisten I Setda Kabupaten Gorontalo Drs.Selmin Papeo, Pimpinan Bank BRI Cabang Limboto Nanang Supriyanto, sejumlah Pimpinan OPD dan camat.

Kegiatan dirangkaikan dengan pembinaan aparat desa dan kelurahan se Kabupaten Gorontalo, Oleh Bupati Gorontalo,Launching aplikasi monitoring pencairan dana desa tersebut, turut dihadiri Kepala Desa, Lurah serta aparat dan kepala kepala dusun se Kabupaten Gorontalo.

Dalam kesempatan itu, dilaksanakan juga pembacaan deklarasi seluruh kepala desa dan Lurah serta aparat tentang pelayanan prima untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi, menuju wilayah birokrasi bersih melayani ( WBK- WBBM) dan dilanjutkan deklarasi Pemilu Damai Tahun 2019 serta penandatangan perjanjian kinerja kepala desa se Kabupaten Gorontalo dengan Bupati Gorontalo.

Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Nawir Tandako mengatakan, adapun Tujuan kegiatan dilaksanakan untuk optimalisasi pemanfaatan dan upaya mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi beralih melayani (WBK-WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik di desa.

Kemudian mewujudkan pemilihan umum yang langsung, umum,bebas rahasia jujur dan adil. Supaya tercipta kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegrasi tanpa hoax, polotisasi sarah dan politik uang. Sebagai sinkronisasi rencana kerja,program dan kegiatan antara kabupaten dan desa

"Guna menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur desa," Jelas Nawir Tandako.***